RADARBANYUWANGI.ID – Kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dinilai telah memasuki fase kritis. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) meminta pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, segera memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan sebelum jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia itu mengalami kelumpuhan total.
Seruan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo dalam siaran pers yang diterbitkan di Surabaya, Jumat (26/6). Menurutnya, persoalan yang terjadi di lintasan Jawa–Bali bukan lagi bersifat musiman saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi masalah struktural yang membutuhkan solusi permanen.
Dalam beberapa pekan terakhir, GAPASDAP menerima banyak laporan dari masyarakat, pelaku usaha pariwisata, hingga pengusaha angkutan barang yang tergabung dalam APTRINDO Jawa Timur. Mereka mengeluhkan antrean truk yang semakin panjang, keterlambatan distribusi logistik, meningkatnya biaya operasional, hingga risiko kerusakan barang karena terlalu lama tertahan di pelabuhan.
Bahkan, GAPASDAP menyebut terdapat empat warga dalam kondisi kritis yang harus dirujuk ke rumah sakit di Situbondo akibat terganggunya akses transportasi.
Bukan Kekurangan Kapal, Tetapi Kapasitas Pelabuhan
GAPASDAP menegaskan bahwa akar persoalan saat ini bukan terletak pada jumlah kapal penyeberangan.
Menurut organisasi tersebut, operator penyeberangan selama bertahun-tahun telah memenuhi kebutuhan investasi armada dengan menghadirkan kapal yang lebih besar, lebih modern, dan lebih aman.
Saat ini, sekitar 56 kapal tersedia untuk melayani lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Namun, jumlah dan kapasitas dermaga dinilai tidak lagi mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan maupun armada kapal.
Akibatnya, banyak kapal harus mengantre untuk bersandar sehingga produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan di darat terus bertambah.
"Menambah kapal tanpa menambah kapasitas dermaga ibarat menambah jumlah pesawat tanpa membangun landasan pacu baru. Armada bertambah, tetapi kapasitas pelayanan tidak berubah secara signifikan," tegas GAPASDAP.
Infrastruktur Dinilai Tertinggal
Sebagai jalur utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Bali sekaligus pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kondisi Pelabuhan Ketapang dinilai belum memiliki infrastruktur yang memadai.
Beberapa dermaga masih menggunakan tipe LCM yang dianggap tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern.
Selain itu, pelabuhan juga belum dilengkapi breakwater dan kolam pelabuhan yang memadai sehingga proses sandar kapal masih sangat dipengaruhi angin, arus, maupun gelombang laut.
Dalam kondisi cuaca buruk, proses bongkar muat menjadi lebih lama sehingga kapasitas pelayanan kembali menurun.
Apresiasi untuk Pemprov Jatim, Soroti Kerusakan Dermaga Bulusan
GAPASDAP memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini dinilai aktif mendukung pembangunan sejumlah fasilitas pelabuhan, seperti Dermaga LCM, MB III, MB IV hingga Dermaga Bulusan.
Selain itu, pemerintah daerah juga disebut tengah merencanakan pembangunan jalan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan LCM dan MB IV agar kendaraan logistik tidak lagi keluar masuk melalui jalan nasional yang kerap memicu kemacetan.
Namun, kondisi Dermaga Bulusan saat ini justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dua dolphin sandar dilaporkan mengalami kerusakan, sedangkan satu lainnya berada dalam kondisi kurang baik sehingga kapal tidak bisa bersandar dengan aman.
Akibatnya, kapasitas cadangan pelabuhan yang sebelumnya diharapkan mampu mengurangi antrean kini tidak lagi dapat difungsikan secara optimal.
Tol Berpotensi Memperparah Kemacetan
GAPASDAP juga mengingatkan bahwa pembangunan jalan tol menuju kawasan Ketapang justru berpotensi mempercepat kedatangan kendaraan menuju pelabuhan.
Jika kapasitas pelabuhan tidak segera ditingkatkan, titik kemacetan diperkirakan akan berpindah ke kawasan pelabuhan dan jalan nasional di sekitarnya.
Risiko tersebut dinilai akan semakin besar saat arus mudik Lebaran, libur sekolah, Natal dan Tahun Baru, maupun akhir pekan panjang.
"Kita tentu tidak ingin kemacetan puluhan kilometer seperti yang pernah terjadi kembali terulang," tulis GAPASDAP.
Minta Presiden Pimpin Percepatan Infrastruktur
Menurut GAPASDAP, berbagai usulan pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, hingga peningkatan kapasitas pelabuhan telah berulang kali disampaikan kepada Kementerian Perhubungan.
Namun, pembangunan infrastruktur dinilai belum mampu mengejar peningkatan kebutuhan transportasi di lintasan Ketapang–Gilimanuk.
Karena itu, GAPASDAP meminta DPR RI memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional.
Organisasi tersebut juga memohon Presiden Republik Indonesia turun langsung memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan agar kebijakan nasional tidak lagi hanya berorientasi pada penambahan armada kapal, tetapi juga pembangunan prasarana pelabuhan.
"Operator telah membangun kapal. Kini saatnya negara membangun pelabuhannya," tegas Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo.
Menurut GAPASDAP, kelancaran lintasan Ketapang–Gilimanuk tidak hanya menentukan mobilitas masyarakat Jawa dan Bali, tetapi juga menjadi urat nadi distribusi logistik menuju NTB dan NTT. Karena itu, pembangunan kapasitas pelabuhan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah tidak terus-menerus hanya mengelola antrean, melainkan menyelesaikan akar persoalan secara permanen. (fre)
Editor : Ali Sodiqin