RADARBANYUWANGI.ID – Kemacetan panjang yang berulang di jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dipastikan bukan lagi persoalan musiman. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengakui kapasitas pelabuhan, armada, hingga minimnya lahan penyangga sudah berada di ambang batas sehingga sulit mengimbangi lonjakan kendaraan saat periode puncak. Bahkan, penyambungan jalan tol hingga Banyuwangi diprediksi bakal membuat tekanan terhadap layanan penyeberangan semakin berat.
Pengakuan itu disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (24/6/2026).
Menurut Heru, kemacetan ekstrem di lintasan Ketapang-Gilimanuk hampir selalu berulang setiap tahun, terutama saat momentum Natal dan Tahun Baru, arus mudik dan balik Lebaran, hingga musim liburan sekolah.
"Dua pelabuhan strategis, yaitu Ketapang dan Gilimanuk, ini hampir setiap tahun selalu ada isu macet yang luar biasa. Mulai Natal dan Tahun Baru, Lebaran 2025, Lebaran 2026, bahkan yang terakhir saat musim liburan anak sekolah," ujar Heru.
Kapasitas Pelabuhan Nyaris Maksimal Saat Musim Puncak
Heru menjelaskan, pada hari-hari normal sebenarnya tingkat utilisasi layanan penyeberangan masih berada di bawah kapasitas maksimal. Namun situasi berubah drastis ketika memasuki musim liburan.
Lonjakan kendaraan membuat kapasitas Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk mendekati titik jenuh. Akibatnya, antrean kendaraan sulit dihindari meski seluruh armada telah dioperasikan secara optimal.
Kondisi tersebut, menurut Heru, menjadi tantangan besar yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan menambah frekuensi pelayaran.
"Ketika volume kendaraan meningkat tajam, kapasitas pelabuhan menjadi faktor pembatas utama," jelasnya.
Tol Sampai Banyuwangi Berpotensi Memicu Lonjakan Kendaraan
ASDP juga mengantisipasi tantangan baru seiring pembangunan jalan tol yang nantinya tersambung hingga Banyuwangi.
Akses jalan yang semakin cepat diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan kondisi saat ini.
"Tol belum nyambung saja sudah macetnya luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah tersambung sampai Banyuwangi. Ini tentu menjadi problem bagi kami, bukan hanya ASDP tetapi menjadi problem kita semuanya," tegas Heru.
Menurutnya, tanpa peningkatan kapasitas pelabuhan, keberadaan jalan tol justru dapat memindahkan titik kemacetan dari jalan raya menuju kawasan pelabuhan.
Larangan Kapal LCT Dinilai Bisa Kurangi Kapasitas Angkut
Selain persoalan infrastruktur, ASDP juga menyoroti rencana larangan operasional kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kementerian Perhubungan.
Heru menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kapasitas layanan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk karena armada LCT selama ini memiliki daya angkut yang relatif besar.
"Sementara jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kapal Ro-Ro. Kalau ini dilarang, maka akan semakin berpengaruh terhadap produksi. Kapal terbesar yang beroperasi di Ketapang-Gilimanuk itu kapal LCT dengan kapasitas sekitar 2.000 GT, selebihnya di bawah 1.000 GT," katanya.
Jika pengoperasian kapal LCT dihentikan tanpa adanya pengganti dengan kapasitas setara, kemampuan angkut kendaraan diperkirakan akan ikut menurun.
Buffer Zone Minim, Antrean Kendaraan Meluber ke Jalan Nasional
Masalah lain yang belum terselesaikan adalah keterbatasan area parkir dan buffer zone di sekitar pelabuhan.
Saat volume kendaraan meningkat, kawasan pelabuhan tidak lagi mampu menampung antrean sehingga kendaraan terpaksa mengular hingga jalan akses menuju pelabuhan.
ASDP telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kemungkinan pembebasan lahan untuk memperluas area pelabuhan. Namun, realisasinya masih terkendala kebutuhan investasi yang sangat besar.
"Ketika itu nanti bisa kita bebaskan, maka parkirnya akan semakin luas dan bisa menampung kendaraan yang selama ini parkir di pinggir jalan. Tetapi sementara kondisi ini masih belum bisa kami lakukan karena pembebasan lahan membutuhkan biaya besar," ujar Heru.
ASDP Minta Dukungan Pemerintah dan DPR
Melihat besarnya kebutuhan investasi, Heru berharap pemerintah bersama DPR dapat memberikan dukungan agar pengembangan Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk dapat diprioritaskan dalam program strategis nasional.
Menurutnya, penyelesaian kemacetan tidak cukup dilakukan dari satu sisi saja.
Perlu peningkatan kapasitas dermaga, penambahan armada, perluasan buffer zone, hingga pembangunan infrastruktur pendukung lainnya secara terpadu.
"Kami berharap DPR bisa mendorong dukungan ke PSN atau PNM karena ini investasinya besar sekali," tegasnya.
Libur Sekolah Picu Antrean Kendaraan Hingga Kilometer
Persoalan tersebut kembali terlihat selama musim libur sekolah Juni 2026.
Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang dilaporkan mengular hingga beberapa kilometer, bahkan mencapai kawasan Watudodol dan Terminal Sritanjung di Banyuwangi.
Lonjakan kendaraan menuju Bali berasal dari berbagai jenis kendaraan, mulai truk logistik, bus pariwisata, hingga mobil pribadi.
ASDP mencatat volume kendaraan meningkat sekitar 21 hingga 30 persen dibandingkan hari biasa.
Jika pada kondisi normal jumlah kendaraan yang menyeberang sekitar 7.000 unit per hari, selama masa liburan angkanya melonjak menjadi lebih dari 9.600 kendaraan setiap hari.
Peningkatan tersebut membuat waktu tunggu pengguna jasa semakin panjang.
Cuaca Buruk Ikut Hambat Operasional Penyeberangan
Kepadatan kendaraan juga diperparah kondisi cuaca di Selat Bali.
Arus laut yang kuat dan gelombang tinggi membuat proses sandar kapal di sejumlah dermaga berjalan lebih lambat.
Akibatnya, proses bongkar muat kendaraan memerlukan waktu lebih lama sehingga produktivitas pelabuhan ikut menurun.
Ketimpangan Dermaga Jadi Tantangan
Selain faktor cuaca, kapasitas kedua pelabuhan juga belum sepenuhnya seimbang.
Pelabuhan Ketapang saat ini memiliki sembilan dermaga, sedangkan Pelabuhan Gilimanuk hanya didukung tujuh dermaga aktif.
Perbedaan kapasitas tersebut dinilai ikut memengaruhi distribusi kapal dan kelancaran arus kendaraan di salah satu lintasan penyeberangan tersibuk di Indonesia.
Dengan proyeksi pertumbuhan lalu lintas kendaraan dalam beberapa tahun mendatang, ASDP menilai pengembangan kapasitas pelabuhan menjadi kebutuhan mendesak agar kemacetan tahunan tidak terus berulang setiap musim liburan maupun arus mudik nasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin