RADARBANYUWANGI.ID – Antrean kendaraan yang mengular menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, kembali menuai perhatian. Kali ini sorotan datang dari anggota DPR RI Komisi VI, Mufti Aimah Nurul Anam atau yang akrab disapa Mufti Anam, yang secara terbuka mempertanyakan belum terurainya kemacetan panjang di jalur penyeberangan Jawa-Bali tersebut.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR RI, Selasa (24/6), politisi yang akrab disapa Gus Mufti itu menyinggung persoalan antrean kendaraan yang masih terjadi hingga saat ini. Ia mengaku mengetahui perkembangan terbaru dari pemberitaan media yang masih melaporkan kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.
“Saya baca di Radar Banyuwangi hari ini masih terjadi kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang. Makanya, kita sampaikan dalam rapat RDP,” ujarnya saat dihubungi tadi malam.
Dalam rekaman rapat yang beredar luas di media sosial, Mufti mengaku terkejut mengetahui antrean kendaraan masih terjadi dalam skala besar. Menurutnya, kondisi seperti itu lazim ditemukan saat musim mudik Lebaran, bukan ketika periode arus mudik telah lama berakhir.
“Soal ASDP, ketika saya baca di media mainstream yang muncul adalah kemacetan berkepanjangan di Banyuwangi. Saya kaget. Saya kira itu hanya terjadi saat Lebaran, tapi ternyata seminggu yang lalu masih terjadi,” katanya.
Rasa penasaran tersebut mendorong alumnus SMAN 1 Genteng itu untuk melakukan pengecekan langsung saat berada di Banyuwangi. Dalam kunjungannya bersama sejumlah pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banyuwangi, ia mengaku tidak menyampaikan agenda khusus terkait pelabuhan.
Namun, keluhan pertama yang diterimanya justru berkaitan dengan kondisi penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang dinilai semakin semrawut.
“Saya datang ke Banyuwangi, berkumpul dengan teman-teman HIPMI. Saya tidak bilang agenda saya apa. Tapi yang pertama kali mereka keluhkan adalah carut-marut pengelolaan ASDP,” ungkapnya.
Tidak ingin hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, Mufti kemudian meninjau langsung lokasi antrean kendaraan. Hasilnya, kondisi di lapangan disebut jauh lebih parah dari yang dibayangkannya.
“Saya tidak percaya begitu saja. Saya turun ke lapangan dan meminta mereka menemani saya. Ternyata bukan hanya di sekitar pelabuhan, tapi sampai ujung Wongsorejo macet,” ujarnya.
Menurut Mufti, persoalan tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai dampak musiman akibat lonjakan arus mudik Lebaran. Sebab, masa puncak mudik telah berakhir sejak Maret lalu, namun antrean kendaraan masih terus terjadi hingga memasuki pertengahan tahun.
“Kalau kemacetan karena peak season Lebaran sudah berakhir. Tetapi yang terjadi justru berlarut-larut tanpa jeda sampai saat ini,” tegasnya.
Dampak kemacetan, lanjut dia, tidak hanya dirasakan pengemudi truk logistik dan sopir angkutan umum. Wisatawan yang hendak berlibur ke Bali juga ikut terdampak karena harus menghadapi antrean panjang yang menguras waktu.
Bahkan, tidak sedikit sopir yang terpaksa menginap di dalam kendaraan selama menunggu giliran menyeberang ke Pulau Bali.
“Sopir harus tidur di mobil, bus, maupun truk mereka. Bahkan wisatawan yang ingin berlibur bersama keluarganya ada yang akhirnya batal ke Bali karena antrean begitu panjang,” katanya.
Mufti juga menyoroti minimnya perhatian terhadap para pengguna jasa yang harus bertahan berhari-hari dalam antrean. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari lapangan, para sopir dan penumpang merasa kurang mendapatkan pendampingan maupun perhatian selama menunggu.
“Saya tanya kepada teman-teman di lapangan, apakah ada dari ASDP atau BUMN yang menyapa mereka. Ternyata tidak ada perhatian bagi mereka yang sudah antre berhari-hari di sana,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan tersebut turut berdampak pada biaya logistik nasional. Waktu tunggu yang panjang membuat biaya operasional kendaraan meningkat karena sopir harus mengeluarkan biaya tambahan selama tertahan di jalur antrean.
“Waktu habis, tenaga habis, pikiran habis. Mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menginap di sana. Artinya biaya logistik otomatis naik,” katanya.
Menyikapi kondisi tersebut, Mufti menegaskan Komisi VI DPR RI akan meminta penjelasan sekaligus langkah konkret dari pihak ASDP. Ia menilai kemacetan panjang di Pelabuhan Ketapang telah berkembang menjadi persoalan nasional yang membutuhkan penanganan serius dan percepatan solusi.
“Kami minta dari ASDP ada tanggapan yang serius. Minggu depan kami akan datang ke sana untuk meminta percepatan penyelesaian agar persoalan ini bisa terurai dengan baik,” tegasnya.
Sorotan dari Senayan tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan kemacetan Ketapang kini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Banyuwangi, tetapi juga telah masuk agenda pengawasan di tingkat nasional. Dengan meningkatnya volume kendaraan menjelang musim liburan, publik pun menunggu langkah nyata untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi keluhan utama pengguna jasa penyeberangan Jawa-Bali. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin