RADARBANYUWANGI.ID - Gelombang pemadaman listrik yang terjadi berulang kali di berbagai daerah belakangan ini memicu keresahan publik. Keluhan warga membanjiri media sosial. Pelaku usaha mengaku merugi, sementara masyarakat mempertanyakan keandalan pasokan listrik nasional.
Menjawab kekhawatiran itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara. Ia memastikan pasokan energi primer untuk menggerakkan pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) saat ini berada dalam kondisi aman.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil usai menggelar rapat koordinasi khusus bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Dengan nada optimistis, Bahlil menepis kekhawatiran masyarakat mengenai potensi terjadinya mati lampu massal dalam waktu dekat.
"Insyaallah enggak," jawab Bahlil singkat saat ditanya mengenai kemungkinan berulangnya pemadaman listrik berskala besar.
Pernyataan tersebut menjadi angin segar di tengah meningkatnya protes masyarakat akibat gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah.
Meski demikian, Bahlil tak menampik bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi persoalan serius pada pasokan batu bara, khususnya batu bara dengan spesifikasi kalori menengah yang menjadi bahan bakar utama sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PLN.
Menurut dia, persoalan itu dipicu ketidaksesuaian harga jual batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).
Harga yang dianggap terlalu rendah membuat sebagian produsen kurang antusias memasok batu bara dengan spesifikasi yang dibutuhkan PLN.
"Memang sempat ada kendala terkait pasokan batu bara medium yang dibutuhkan pembangkit," ujarnya.
Namun, kondisi tersebut diklaim telah membaik.
Bahlil mengatakan, sepanjang Juni ini rantai pasok batu bara kembali berjalan normal. Pemerintah bersama PLN juga telah mengamankan sebagian besar kebutuhan bahan bakar pembangkit untuk satu tahun ke depan.
Secara matematis, kebutuhan batu bara PLN setiap tahun mencapai sekitar 154 juta metrik ton.
Dari jumlah itu, PLN telah mengunci kontrak pasokan sebesar 134 juta ton.
"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 sampai 20 juta ton yang belum terkontrak. Secara menyeluruh tidak ada kendala berarti," jelas Bahlil.
Untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang, Kementerian ESDM mengambil langkah strategis dengan membentuk tim pengadaan khusus lintas instansi.
Pembentukan tim tersebut telah disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan.
Tim pengawasan energi primer itu terdiri atas PT PLN (Persero), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Mereka diberi tugas mempercepat proses pengadaan, mengawasi rantai distribusi, hingga memastikan para pengusaha tambang mematuhi kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan nasional.
Pemerintah berharap, keberadaan tim tersebut mampu meminimalkan potensi gangguan pasokan energi primer yang dapat berdampak pada operasional pembangkit listrik.
Tak hanya fokus pada pasokan bahan bakar, pemerintah juga menyiapkan langkah untuk memperkuat kondisi keuangan PLN.
Dalam rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dibahas percepatan pembayaran dana subsidi dan kompensasi dari pemerintah kepada PLN.
Skema tersebut dinilai penting agar perusahaan listrik negara memiliki arus kas yang sehat.
Dengan kemampuan finansial yang lebih kuat, PLN diharapkan dapat membeli bahan bakar tepat waktu, meningkatkan kualitas pemeliharaan jaringan, hingga memperkuat infrastruktur transmisi.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya besar pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kelistrikan nasional.
Sebab, bagi masyarakat, listrik bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan.
Listrik telah menjadi urat nadi kehidupan modern yang menopang rumah tangga, pendidikan, pelayanan publik, hingga roda perekonomian.
Karena itu, jaminan pemerintah bahwa pasokan energi nasional aman menjadi kabar yang paling ditunggu setelah rentetan pemadaman yang sempat memicu keresahan di berbagai daerah. (*)
Editor : Ali Sodiqin