RADARBANYUWANGI.ID – Kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) ternyata belum sepenuhnya aman. Pemerintah mengungkap masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara yang belum mendapatkan kontrak pasokan, meski konsumsi tahunan PLN mencapai 154 juta ton.
Fakta tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai melakukan evaluasi menyeluruh terkait ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik nasional.
Menurut Bahlil, pemerintah sebenarnya telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan sekitar 190 juta ton batu bara guna menjamin operasional pembangkit PLN. Namun hingga pertengahan Juni 2026, realisasi kontrak pasokan baru mencapai sekitar 134 juta ton.
“Artinya, dari total kebutuhan PLN 154 juta ton, yang sudah dikontrak 134 juta ton. Berarti masih kurang sekitar 20 juta ton yang belum dikontrakkan,” ujar Bahlil, Rabu (17/6/2026).
Rapat Maraton 5,5 Jam Bahas Pasokan Batu Bara
Persoalan pasokan batu bara menjadi perhatian serius pemerintah. Bahlil mengungkapkan dirinya memimpin rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman terkait kebutuhan batu bara PLN sekaligus mencari solusi atas potensi kekurangan pasokan yang dapat mengganggu ketahanan listrik nasional.
Dalam rapat itu, pemerintah juga melakukan rekonsiliasi data kebutuhan batu bara yang digunakan pembangkit PLN di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi maupun informasi yang menimbulkan multiinterpretasi,” kata Bahlil.
Batu Bara Kalori Medium Semakin Langka
Salah satu tantangan utama yang dihadapi PLN adalah kebutuhan batu bara berkalori medium yang menjadi bahan bakar utama sejumlah pembangkit listrik.
Menurut Bahlil, jenis batu bara tersebut memiliki kualitas yang lebih sesuai untuk operasional pembangkit PLN. Namun ketersediaannya semakin terbatas dibandingkan jenis batu bara lainnya.
“PLN dalam 134 juta ton itu membutuhkan batu bara yang medium. Ini yang harus kita pastikan ketersediaannya karena kualitas tersebut semakin sedikit,” ujarnya.
Kondisi itu membuat pemerintah perlu melakukan pengawasan lebih ketat terhadap rantai pasok energi primer agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi sepanjang tahun.
Presiden Prabowo Minta Pengawasan Diperketat
Persoalan pengadaan energi primer PLN juga mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengungkapkan bahwa dalam rapat terbaru, Presiden meminta pemerintah memperkuat sistem pengawasan pengadaan energi agar persoalan pasokan tidak terus berulang setiap tahun.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah memutuskan membentuk tim khusus pengadaan dan pengawasan energi primer PLN.
Tim tersebut akan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), PLN, hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Semalam sudah rapat dan diarahkan langsung oleh Bapak Presiden. Dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus, maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan tim tersebut dibentuk untuk memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan sesuai kebutuhan riil pembangkit listrik nasional.
Pasokan Batu Bara Jadi Kunci Ketahanan Listrik
Batu bara masih menjadi tulang punggung pembangkit listrik di Indonesia. Karena itu, kepastian pasokan menjadi faktor krusial untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.
Dengan kebutuhan mencapai 154 juta ton per tahun, kekurangan kontrak pasokan sebesar 20 juta ton menjadi perhatian serius yang harus segera diselesaikan.
Pemerintah optimistis melalui pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi lintas lembaga, kebutuhan batu bara PLN dapat terpenuhi sehingga risiko gangguan pasokan listrik dapat dihindari.
Langkah percepatan kontrak pasokan kini menjadi pekerjaan rumah utama agar operasional pembangkit listrik tetap berjalan stabil di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin