RADARBANYUWANGI.ID - Kemacetan yang berulang di jalur menuju Pelabuhan Ketapang tak lagi sekadar persoalan antrean kendaraan. Bagi para sopir logistik dan pengangkut janur, situasi itu telah berdampak langsung pada biaya operasional, ketepatan distribusi barang, hingga kepastian usaha mereka.
Karena itu, Kamis (11/6), mereka memilih duduk satu meja bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi.
Audiensi yang digelar di kawasan Pelabuhan Ketapang tersebut dihadiri hampir seluruh stakeholder terkait, mulai PT ASDP Indonesia Ferry, Pelindo, Gapasdap, Indonesia National Ferry Association (INFA), BPTD, kepolisian, TNI AL, hingga Pertamina.
Satu suara yang mengemuka dalam forum itu adalah desakan agar pemerintah dan operator penyeberangan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan, sekaligus mempercepat penambahan dermaga sebagai solusi jangka panjang.
Pembina Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), Slamet Barokah, mengatakan pihaknya datang bukan untuk mencari kambing hitam atas kemacetan yang selama ini terjadi.
Yang mereka inginkan sederhana, yakni memastikan kelancaran arus penyeberangan tetap terjaga.
"Kami hadir bersama stakeholder di ASDP hanya ingin memastikan kelancaran penyeberangan tetap terjaga. Kami tidak ingin kemacetan terus berulang," ujarnya.
Menurut Slamet, langkah cepat yang bisa dilakukan saat ini adalah menjaga fleksibilitas pelayanan sesuai kondisi lapangan.
Dia menilai, ketika volume kendaraan meningkat dan antrean mulai mengular, sistem operasional perlu menyesuaikan agar pelayanan tetap berjalan optimal.
"Kalau memang volume kendaraan sedang padat dan krodit, sistem pelayanan bisa disesuaikan, termasuk kembali ke mekanisme manual. Tapi kalau situasinya normal, silakan sistem yang ada tetap dijalankan," katanya.
Namun demikian, Slamet menegaskan bahwa penyelesaian persoalan Ketapang tidak cukup hanya mengandalkan pengaturan operasional.
Menurut dia, pemerintah pusat harus turun tangan dengan mempercepat pembangunan maupun penambahan dermaga agar kapasitas pelayanan meningkat.
"Kami siap menyampaikan aspirasi sampai ke pusat. Penambahan dermaga menurut kami menjadi solusi paling mendasar agar kemacetan tidak terus terjadi," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER), Darmawan, mengajak semua pihak berhenti saling menyalahkan.
Baginya, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi untuk membenahi sistem pelayanan.
"Ayo semua lini bersama-sama memperbaiki yang kurang. Jangan saling menyalahkan atau memprovokasi teman-teman sopir. Yang kami inginkan sederhana, jangan sampai macet terus terjadi," ujarnya.
Darmawan mengakui, para sopir mungkin tidak memahami secara detail persoalan teknis di balik operasional pelabuhan.
Namun, dampak kemacetan sangat mereka rasakan.
Waktu tempuh menjadi tidak pasti, biaya bahan bakar meningkat, dan jadwal distribusi barang kerap terganggu.
Karena itu, dia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap Pelabuhan Ketapang, termasuk meningkatkan kapasitas dermaga dan menambah kapal berukuran besar.
"Kalau bisa dermaganya ditambah dan di-upgrade. Kapal besar juga perlu ditambah supaya pelayanan lebih lancar," katanya.
Tak hanya sopir logistik, perwakilan pengemudi janur juga ikut menyuarakan keresahan serupa.
Penasehat Asosiasi Janur, Sujiyono, mengingat kembali kemacetan yang terjadi pada 3 Juni lalu.
Saat itu, puluhan kendaraan pikap pengangkut janur tertahan dan tidak bisa masuk ke kawasan pelabuhan meski seluruh dokumen dan tiket telah lengkap.
"Waktu itu ada sekitar 43 pikap yang tertahan di depan kawasan otoritas, 23 di antaranya kendaraan janur. Padahal tiket dan dokumennya sudah lengkap, tetapi tetap tidak bisa masuk," ungkapnya.
Menurut Sujiyono, hambatan tersebut diduga muncul akibat adanya pihak luar yang menghalangi akses kendaraan menuju pelabuhan.
Kondisi itu membuat antrean semakin panjang dan proses penyelesaian berlangsung lama.
Karena itu, dia berharap otoritas pelabuhan bersama aparat penegak hukum lebih tegas dalam mengambil tindakan.
"Kami berharap otoritas bisa segera menindaklanjuti jika ada hambatan di lapangan. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran, karena kalau dibiarkan terus tentu akan berdampak pada kelancaran pelayanan di pelabuhan," tegasnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager ASDP Ketapang, Arief Eko Kurniansjah, mengatakan forum tersebut digelar untuk mencari solusi bersama.
Menurut dia, sebagian persoalan memang bisa diselesaikan dalam jangka pendek oleh ASDP.
Namun ada pula yang membutuhkan dukungan lintas instansi hingga pemerintah pusat.
"Intinya forum diskusi hari ini untuk kelancaran semuanya. Aspirasi yang disampaikan teman-teman ada yang bisa diselesaikan dalam jangka pendek, ada juga yang membutuhkan proses jangka panjang. Mereka juga memahami bahwa sebagian solusi memerlukan keterlibatan lintas instansi hingga kementerian," ujarnya.
Arief mengungkapkan, salah satu program yang tengah disiapkan adalah peningkatan kapasitas seluruh dermaga moveable bridge (MB) di Pelabuhan Ketapang.
Saat ini, hanya Dermaga LCM dan MB 4 yang mampu melayani kendaraan hingga 50 ton.
Sedangkan dermaga lainnya masih memiliki kapasitas maksimal 30 ton.
"Dalam tiga tahun ke depan kami akan memaksimalkan seluruh kapasitas dermaga di Ketapang agar semuanya bisa melayani kendaraan hingga 50 ton, sama seperti Dermaga LCM," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungwangi, Capt Purgana, mengatakan pihaknya siap melakukan penyesuaian terkait penerapan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang kini tengah diuji coba secara daring melalui aplikasi Inaportnet.
Jika kondisi pelabuhan sedang padat dan pelayanan daring dianggap memperlambat proses, metode manual tetap dapat digunakan.
"Kita siap untuk menyesuaikan dengan metode hybrid jika memang diperlukan," tegasnya.
Purgana juga mengungkapkan bahwa kepadatan di lintasan Ketapang-Gilimanuk dipengaruhi meningkatnya volume kendaraan.
Selain itu, sebagian kendaraan logistik tujuan Lombok kini memilih melintas melalui Ketapang karena berkurangnya armada kapal dari Pelabuhan Tanjungwangi.
"Kita sudah minta operator PT ALP untuk menambah armada, tapi ternyata mereka juga sedang kewalahan karena semua lintasan sedang ramai. Ini yang akhirnya membuat banyak kendaraan tujuan Lombok memilih menyeberang lewat Bali," pungkasnya.
Di tengah meningkatnya arus kendaraan dan mobilitas barang, Ketapang kini menghadapi tantangan besar: bagaimana menjaga kelancaran penyeberangan tanpa mengorbankan efisiensi distribusi.
Dan bagi para sopir yang setiap hari menggantungkan hidup di jalur ini, solusi nyata adalah harapan yang tak bisa lagi ditunda. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin