RADARBANYUWANGI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memasuki babak baru. Setelah anggarannya dipangkas hingga Rp67 triliun pada 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan mengubah arah kebijakan secara signifikan.
Jika sebelumnya fokus utama program adalah memperluas jumlah dapur dan mempercepat penambahan penerima manfaat, kini pemerintah memilih strategi berbeda. BGN akan memprioritaskan anak-anak dan kelompok rentan di daerah terpencil serta memperkuat kualitas layanan dapur yang telah beroperasi.
Perubahan strategi tersebut diumumkan di tengah sorotan publik terhadap tata kelola program MBG, menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Anggaran Dipangkas, Target Diperbaiki
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa alokasi anggaran MBG tahun 2026 turun menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun.
Dengan berkurangnya ruang fiskal, pemerintah tidak lagi berorientasi pada ekspansi besar-besaran pembangunan dapur baru.
Sebaliknya, fokus utama kini diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan program yang telah berjalan sejak Januari 2025.
"Kami akan lebih fokus memastikan dapur yang ada berjalan sesuai standar dan menjangkau wilayah yang paling membutuhkan," tegas Nanik.
Menurutnya, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari jumlah dapur atau banyaknya penerima manfaat, melainkan dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta efektivitas distribusi makanan bergizi kepada kelompok sasaran.
Daerah Terpencil Jadi Prioritas
Perubahan strategi ini membawa konsekuensi penting dalam penyaluran manfaat program.
BGN akan memetakan ulang wilayah penerima untuk memastikan daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pangan bergizi mendapatkan perhatian lebih besar.
Wilayah terpencil, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, hingga daerah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi akan menjadi prioritas utama dalam distribusi program MBG.
Kebijakan tersebut diambil karena masih banyak anak-anak di wilayah pelosok Indonesia yang menghadapi tantangan akses terhadap makanan bergizi setiap hari.
Pemerintah menilai intervensi di daerah-daerah tersebut akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap upaya menurunkan angka stunting, gizi buruk, dan ketimpangan kualitas kesehatan anak.
Lebih dari 27.000 Dapur Sudah Beroperasi
Hingga pertengahan 2026, program MBG telah memiliki lebih dari 27.000 dapur operasional yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Jumlah tersebut dinilai cukup besar untuk mendukung pelaksanaan program tanpa harus terus melakukan ekspansi agresif.
BGN kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kapasitas dan kinerja dapur yang sudah berjalan.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan wilayah mana yang benar-benar masih membutuhkan tambahan dapur baru dan wilayah mana yang sudah memiliki kapasitas layanan yang memadai.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya penghematan anggaran negara di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional lainnya.
Pengawasan Keamanan Pangan Diperketat
Selain fokus pada pemerataan layanan, pemerintah juga berupaya memperbaiki aspek pengawasan kualitas makanan.
Hal ini menjadi perhatian serius setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan pelaksanaan program MBG di beberapa daerah.
Data yang dihimpun Network for Education Watch menunjukkan sedikitnya 33.000 anak dilaporkan terdampak kasus keracunan makanan yang terkait dengan program tersebut hingga April 2026.
Angka tersebut memicu kekhawatiran berbagai pihak mengenai standar keamanan pangan dan sistem pengawasan yang diterapkan dalam operasional dapur MBG.
Karena itu, BGN berencana memperketat prosedur pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pemeriksaan kualitas makanan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.
Penguatan sistem pengawasan dinilai menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program yang menjadi salah satu ikon pemerintahan Prabowo.
Bayang-Bayang Kasus Korupsi
Perubahan arah kebijakan MBG juga terjadi di tengah gejolak internal lembaga.
Sehari sebelum pengumuman strategi baru tersebut, mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditangkap terkait dugaan korupsi dalam pelaksanaan program MBG.
Kasus tersebut menjadi pukulan besar bagi program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Presiden Prabowo sebelumnya telah memberhentikan Dadan dari jabatannya sebagai kepala badan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kasus hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan MBG.
Istana bahkan memastikan program tetap berjalan karena dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif.
Cari Dukungan dari Sektor Swasta
Di tengah keterbatasan anggaran negara, BGN juga mulai membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta.
Pendanaan alternatif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah, serta kemitraan dengan dunia usaha menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji.
Menurut BGN, keterlibatan sektor swasta dapat membantu memperkuat keberlanjutan program tanpa menambah beban anggaran pemerintah secara signifikan.
Model kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu memperluas jangkauan program ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Janji Politik yang Terus Diawasi
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024.
Pemerintah sebelumnya menargetkan sekitar 83 juta anak-anak dan ibu hamil menjadi penerima manfaat program dengan dukungan anggaran yang diperkirakan mencapai lebih dari US$15 miliar.
Namun sejak diluncurkan pada awal 2025, MBG tidak pernah lepas dari sorotan.
Selain menimbulkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap defisit anggaran negara, program ini juga menghadapi berbagai tantangan mulai dari distribusi, pengawasan kualitas, hingga tata kelola anggaran.
Kini, dengan anggaran yang lebih terbatas dan evaluasi besar-besaran yang sedang dilakukan, pemerintah tampaknya memilih pendekatan yang lebih realistis.
Alih-alih mengejar angka penerima manfaat secara masif, BGN ingin memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar menghasilkan dampak nyata bagi anak-anak Indonesia yang paling membutuhkan.
Strategi baru ini akan menjadi ujian penting bagi pemerintah. Sebab keberhasilan MBG ke depan tidak lagi ditentukan oleh seberapa cepat program berkembang, melainkan seberapa baik kualitas layanan dapat dijaga dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini berada di garis terdepan persoalan gizi nasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin