RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah memastikan pengembangan proyek Kereta Trans Sumatra yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak akan sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berbagai skema pembiayaan alternatif kini tengah disiapkan guna mempercepat realisasi proyek strategis nasional tersebut.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah terus mencari sumber pendanaan di luar APBN agar pembangunan jaringan kereta api di Pulau Sumatra dapat berjalan lebih optimal. Menurut dia, inovasi pembiayaan menjadi langkah penting untuk menjawab kebutuhan investasi infrastruktur yang nilainya sangat besar.
“Kita tentu harus berinovasi. Tidak hanya menggantungkan pada anggaran pemerintah, tetapi juga mencari peluang pendanaan dari luar APBN,” ujarnya usai rapat kerja dengan DPR RI di Jakarta, dikutip Antara.
Pemerintah membuka peluang keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung pembiayaan proyek tersebut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah dukungan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) serta sektor swasta.
Dudy menjelaskan, pengembangan jalur kereta Trans Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan transportasi berbasis rel di luar Pulau Jawa. Kehadiran jalur kereta yang terintegrasi dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Menurut dia, pemerintah saat ini tengah mematangkan konsep pengembangan proyek sebelum memasuki tahapan lanjutan. Upaya tersebut dilakukan agar pembangunan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat maksimal bagi konektivitas antardaerah di Sumatra.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, mengungkapkan bahwa pemerintah telah membentuk tim khusus untuk mengkaji proyek pengembangan jaringan kereta Trans Sumatra. Tim tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Danantara, Kementerian Perhubungan, serta KAI.
Bobby menjelaskan, pengkajian dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memperkuat konektivitas wilayah di luar Jawa melalui pembangunan jaringan rel yang lebih terintegrasi.
Saat ini, jaringan rel aktif di Pulau Sumatra masih terpisah-pisah sehingga belum mampu membentuk konektivitas penuh dari ujung utara hingga selatan pulau tersebut. Karena itu, proyek Trans Sumatra diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menyatukan jaringan kereta yang selama ini berdiri sendiri-sendiri.
Panjang jalur yang direncanakan mencapai sekitar 1.700 kilometer, membentang dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung. Nilai investasi yang dibutuhkan pun tidak sedikit. KAI memperkirakan kebutuhan pendanaan proyek secara keseluruhan mencapai sekitar 20 hingga 25 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar Rp350 triliun.
Dalam tahap awal, pembangunan jalur Banda Aceh-Besitang ditetapkan sebagai prioritas utama. Ruas tersebut dinilai strategis karena dapat menjadi fondasi awal dalam mewujudkan jaringan kereta api Trans Sumatra yang terhubung secara menyeluruh.
Jika terealisasi, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi angkutan logistik, mempercepat mobilitas masyarakat, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah di sepanjang koridor Sumatra.
Editor : Lugas Rumpakaadi