RADARBANYUWANGI.ID - Komisi VI DPR RI menaruh perhatian besar terhadap penguatan industri perkeretaapian nasional. Dalam rapat kerja bersama jajaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA), sejumlah anggota dewan menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara kedua perusahaan sekaligus meminta rencana akuisisi INKA oleh KAI dikaji secara menyeluruh.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menilai sinergi antara KAI sebagai operator dan INKA sebagai manufaktur nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian industri transportasi Indonesia. Menurut dia, hubungan kedua perusahaan harus dibangun secara saling mendukung agar mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus kualitas layanan kepada masyarakat.
“INKA sebagai manufaktur dan KAI sebagai operator harus berjalan beriringan. Sinergi yang dibangun harus saling menguatkan, bukan justru melemahkan salah satu pihak. Tujuan akhirnya adalah memperkuat industri nasional dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Legislator dari daerah pemilihan Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso tersebut juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali jalur-jalur kereta yang selama ini tidak beroperasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah jalur Panarukan–Kalisat yang dinilai memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur.
Menurut Nasim, revitalisasi jalur tersebut berpotensi mendukung distribusi barang, meningkatkan mobilitas masyarakat, sekaligus membuka peluang pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
“Jalur Panarukan–Kalisat masih memiliki potensi yang sangat besar. Jika direvitalisasi, dampaknya akan luar biasa bagi perekonomian masyarakat, industri, dan konektivitas wilayah,” katanya.
Selain pengembangan jaringan, Nasim juga menekankan pentingnya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang. Ia meminta pembangunan fasilitas pengamanan dan sistem pengawasan terus diperkuat, terutama pada perlintasan yang berada di dekat kawasan permukiman.
“Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Banyak perlintasan yang berada dekat dengan permukiman warga sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan sinergi antara KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait,” tegasnya.
Nasim turut mengapresiasi tren positif kinerja KAI dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia mengingatkan agar peningkatan pelayanan perusahaan tetap diimbangi dengan upaya menekan angka kecelakaan melalui penguatan aspek keselamatan operasional.
Di sisi lain, ia berharap penyertaan modal negara yang telah diberikan kepada INKA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas produksi, mempercepat modernisasi industri perkeretaapian, serta memperkuat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
“INKA telah membuktikan kemampuannya dengan mengekspor produk ke berbagai negara. Karena itu kita harus terus mendukung agar kemampuan industri nasional semakin kuat dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, menyoroti rencana akuisisi INKA oleh KAI. Dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (3/6/2026), Asep menegaskan bahwa langkah korporasi tersebut harus didahului proses valuasi dan due diligence yang komprehensif.
Menurut dia, kondisi bisnis, tata kelola, kesehatan keuangan, hingga prospek usaha INKA perlu dianalisis secara objektif agar akuisisi benar-benar mendukung agenda transformasi yang sedang dijalankan KAI.
“Saya kira penting melihat sejauh mana valuasi atau due diligence yang dilakukan KAI. Apakah langkah ini benar-benar akan mendukung agenda transformasi dan pengembangan usaha ke depan,” katanya dalam keterangan tertulis.
Asep menambahkan, keputusan investasi berskala besar harus didasarkan pada proyeksi usaha yang jelas dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar manfaat akuisisi tidak hanya dihitung dalam jangka pendek, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah dalam jangka panjang.
“Harus dipastikan bahwa belanja atau investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat. Proyeksi usaha jangan hanya lima tahun, tetapi harus lebih panjang dan terukur,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh proses akuisisi dilakukan secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan beban baru bagi perusahaan di masa depan. Menurutnya, ekspektasi publik terhadap KAI saat ini sangat tinggi, baik dari sisi kinerja, transformasi bisnis, maupun pelayanan.
Selain rencana akuisisi, Asep menyoroti potensi tambahan tugas KAI sebagai Badan Usaha Pelaksana Penugasan (BUPP). Ia menilai penambahan tanggung jawab tersebut memerlukan kesiapan sumber daya manusia, manajemen, dan tata kelola yang kuat agar tidak mengganggu transformasi perusahaan yang sedang berjalan.
Komisi VI DPR RI menegaskan akan terus mendukung penguatan industri perkeretaapian nasional melalui modernisasi armada, peningkatan keselamatan transportasi, penguatan TKDN, serta pembangunan ekosistem industri yang berdaya saing. Di saat yang sama, setiap langkah korporasi strategis, termasuk rencana akuisisi INKA oleh KAI, diharapkan dilakukan secara cermat agar mampu menjadi pendorong pertumbuhan industri kereta api nasional yang berkelanjutan.
Editor : Lugas Rumpakaadi