RADARBANYUWANGI.ID – Belum genap 24 jam setelah pemerintah merombak total jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diguncang penggeledahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/6).
Momentum penggeledahan tersebut langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, tindakan hukum itu terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua pejabat puncak lainnya dan menunjuk jajaran baru untuk memimpin lembaga strategis tersebut.
Sejak pagi, suasana di kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tampak tidak seperti biasanya. Puluhan pegawai yang datang bekerja tidak diperbolehkan memasuki gedung dan diminta menunggu di luar area kantor.
Bahkan sejumlah awak media yang hendak melakukan peliputan juga tidak diizinkan masuk ke kompleks kantor.
Informasi yang beredar di lokasi menyebutkan tim penyidik Kejaksaan Agung telah berada di kantor BGN sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.
Kejagung Benarkan Penggeledahan
Pelaksana Harian Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, M. Jeffry, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan tersebut.
"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujarnya.
Namun hingga siang hari, Kejaksaan Agung belum mengungkap perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun barang bukti yang sedang dicari penyidik.
Jeffry hanya menyampaikan bahwa Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan memberikan penjelasan resmi dalam konferensi pers.
Belum adanya keterangan rinci dari penyidik membuat berbagai spekulasi bermunculan di ruang publik.
Apalagi penggeledahan dilakukan di tengah proses evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional yang sedang menjadi sorotan pemerintah.
Sehari Setelah Dadan Dicopot
Penggeledahan tersebut terjadi hanya sehari setelah Presiden Prabowo melakukan perombakan besar di tubuh BGN.
Dalam keputusan yang diumumkan Selasa malam (2/6), Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN.
Tidak hanya Dadan, dua pejabat lain yakni Sonny Sonjaya dan Lodewyk Pusung juga diberhentikan dari posisi Wakil Kepala BGN.
Sebagai pengganti, pemerintah menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.
Sementara posisi Wakil Kepala BGN diisi oleh Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari.
Pergantian mendadak tersebut memunculkan banyak pertanyaan karena terjadi di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo.
Audit Internal dan Dugaan Jual Beli SPPG
Sebelum penggeledahan berlangsung, pemerintah sempat mengakui adanya proses audit internal di lingkungan BGN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa dugaan praktik jual beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sedang dalam proses pemeriksaan.
Menurutnya, audit tersebut merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
"Semua sedang dalam proses audit internal. Itu bagian dari monitoring dan evaluasi yang terus menerus kita lakukan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Prasetyo menjelaskan terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian Presiden.
Mulai dari kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat.
"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan tata kelola, termasuk menjaga kualitas makanan yang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa perombakan pimpinan BGN tidak semata-mata rotasi biasa, melainkan bagian dari evaluasi terhadap kinerja lembaga.
Pegawai Tertahan di Luar Kantor
Di lokasi penggeledahan, aktivitas perkantoran praktis lumpuh sejak pagi.
Para pegawai yang datang tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung.
Mereka diminta menunggu di luar area kantor sambil menanti arahan lebih lanjut dari manajemen.
Sejumlah kendaraan pegawai terlihat terus berdatangan hingga sekitar pukul 09.00 WIB. Namun seluruh karyawan tetap tertahan di luar kompleks.
Petugas keamanan setempat menyebut aktivitas Kejaksaan Agung berlangsung sejak dini hari.
Kondisi tersebut memunculkan perhatian luas karena jarang terjadi pada lembaga negara yang tengah menjalankan program prioritas nasional.
MBG Dipastikan Tetap Berjalan
Meski terjadi pergantian pimpinan dan penggeledahan oleh aparat penegak hukum, pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu.
"Pemerintah menegaskan pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis," katanya.
Ia meminta seluruh jajaran Badan Gizi Nasional tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang menyasar jutaan pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia.
Karena itu, stabilitas tata kelola BGN menjadi perhatian besar pemerintah.
Menunggu Penjelasan Resmi Kejagung
Hingga berita ini ditulis, Kejaksaan Agung belum mengumumkan perkara yang menjadi dasar penggeledahan maupun pihak-pihak yang sedang diperiksa.
Belum diketahui pula apakah penggeledahan tersebut berkaitan langsung dengan audit internal BGN, dugaan penyimpangan tata kelola Program MBG, atau perkara lain yang masih dalam tahap penyidikan.
Yang pasti, penggeledahan ini menjadi babak baru yang menambah sorotan terhadap Badan Gizi Nasional.
Di tengah pergantian pucuk pimpinan, audit internal, serta evaluasi besar terhadap Program Makan Bergizi Gratis, langkah Kejaksaan Agung menggeledah kantor BGN sehari setelah pergantian kepala lembaga dipastikan akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan.
Sementara itu, seluruh pihak yang disebut dalam proses ini tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil sesuai ketentuan perundang-undangan. Hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap pihak tetap harus dianggap tidak bersalah. (*)
Editor : Ali Sodiqin