RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan proyek ambisius pembangunan jaringan kereta api di wilayah perbatasan Indonesia itu tidak akan membebani keuangan negara maupun daerah. Seluruh kebutuhan investasi proyek yang nilainya diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun akan ditanggung investor swasta.
Kepastian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa proyek perkeretaapian yang selama bertahun-tahun hanya menjadi wacana kini mulai memasuki tahap yang lebih serius. Bahkan, jaringan rel yang dirancang tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah di Kalimantan Utara, tetapi juga diarahkan terkoneksi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta membuka peluang hubungan transportasi lintas negara menuju Malaysia dan Brunei Darussalam.
Di tengah tingginya kebutuhan konektivitas di Pulau Kalimantan, proyek ini dinilai dapat menjadi salah satu pembangunan infrastruktur paling strategis dalam beberapa dekade mendatang.
Pemprov Kaltara Tegaskan Tidak Gunakan APBN dan APBD
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menegaskan pembangunan jalur kereta api akan mengikuti arahan pemerintah pusat yang mendorong keterlibatan investor swasta dalam pengembangan moda transportasi massal.
Menurutnya, pemerintah pusat telah memberikan sinyal jelas dalam forum Pra Musrenbangnas bahwa pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan harus mengedepankan skema investasi non-pemerintah.
Dengan demikian, proyek tersebut tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ses uai arahan pemerintah pusat dalam Pra Musrenbangnas, pembangunan kereta api murni menggunakan investasi swasta," ujar Bertius.
Kebijakan tersebut dinilai memberikan ruang yang lebih luas bagi investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani fiskal negara.
Kereta Api Dinilai Jadi Solusi Besar Masalah Konektivitas Kalimantan
Selama ini, konektivitas antarwilayah di Pulau Kalimantan masih menghadapi berbagai tantangan.
Jarak antarkota yang jauh, keterbatasan jalan darat, hingga tingginya biaya logistik menjadi persoalan yang terus dihadapi pelaku usaha maupun masyarakat.
Pemprov Kaltara menilai kehadiran moda transportasi kereta api dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, kereta api juga memiliki efisiensi tinggi dalam distribusi barang.
Menurut Bertius, salah satu tujuan utama pembangunan jaringan rel adalah menurunkan biaya transportasi dan logistik yang selama ini menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Jika jaringan transportasi semakin terintegrasi, biaya distribusi barang diperkirakan dapat ditekan secara signifikan.
Kondisi itu pada akhirnya akan meningkatkan daya saing daerah serta mempercepat pergerakan ekonomi lintas wilayah.
Rel Kereta Dinilai Lebih Efisien Dibanding Membangun Jalan Baru
Pemprov Kaltara juga menilai pembangunan jalur kereta api memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pembangunan jalan darat baru.
Selain kapasitas angkut yang lebih besar, pembangunan rel dinilai lebih efektif untuk jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan kawasan industri, pertambangan, perkebunan, hingga pusat-pusat ekonomi baru.
Dalam perspektif perencanaan wilayah, kereta api juga mampu mendorong terbentuknya koridor ekonomi baru yang lebih terintegrasi.
Karena itu, proyek perkeretaapian dipandang sebagai instrumen strategis untuk membuka akses wilayah luar Jawa yang selama ini belum tersentuh layanan transportasi rel.
PT INTRA Siapkan Investasi Hingga Rp25 Triliun
Perusahaan swasta yang saat ini menyatakan minat serius terhadap proyek tersebut adalah PT Indonesia Transit Synergy (INTRA).
Menurut Bertius, perusahaan tersebut telah melakukan pemaparan resmi terkait rencana investasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltara dan DPRD Kaltara.
Nilai investasi yang ditawarkan diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp25 triliun.
Angka tersebut menjadikan proyek kereta api Kaltara sebagai salah satu investasi infrastruktur terbesar yang pernah direncanakan di wilayah tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah masih menunggu proses lanjutan sebelum proyek memasuki tahap implementasi.
Dukungan politik terhadap proyek ini juga terbilang kuat setelah Gubernur Kaltara dan pimpinan DPRD menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangannya.
Kaltara Ingin Terhubung dengan IKN, Malaysia dan Brunei
Gubernur Zainal A. Paliwang mengungkapkan optimisme terhadap masuknya investor yang akan mengembangkan jaringan rel di Kalimantan Utara.
Menurutnya, keberadaan kereta api akan memberikan dampak besar bagi pembangunan daerah, terutama dalam memperkuat konektivitas menuju IKN yang saat ini terus berkembang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Lebih jauh lagi, Kaltara memiliki visi yang lebih besar.
Jaringan rel yang dibangun diharapkan tidak berhenti di wilayah provinsi, melainkan dapat tersambung dengan kawasan lain di Pulau Kalimantan hingga membuka konektivitas lintas batas menuju Malaysia dan Brunei Darussalam.
Jika terealisasi, proyek tersebut berpotensi mengubah posisi Kaltara menjadi salah satu gerbang logistik dan perdagangan utama di kawasan Borneo.
AHY: Kalimantan Butuh Transportasi Terintegrasi
Di tingkat nasional, dorongan terhadap pembangunan jaringan rel di Kalimantan juga datang dari Agus Harimurti Yudhoyono.
AHY menilai pembangunan Kalimantan tidak bisa hanya mengandalkan jalan nasional dan jalan tol.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi antara moda darat, laut, udara, dan kereta api agar pembangunan tidak lagi terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Ia menegaskan pendekatan pembangunan yang terlalu berfokus pada Jawa harus mulai diubah seiring meningkatnya peran Kalimantan dalam peta pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut menjadi relevan karena pemerintah saat ini kembali memasukkan proyek Trans Kalimantan ke dalam agenda pengembangan jaringan perkeretaapian jangka panjang.
Trans Kalimantan Masuk Rencana Nasional hingga 2045
Dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas), pemerintah menargetkan pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan sepanjang 2.772 kilometer hingga tahun 2045.
Proyek tersebut menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan konektivitas antarkawasan di luar Pulau Jawa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia.
Meski masih berada pada tahap perencanaan dan kajian lintas kementerian, masuknya proyek Trans Kalimantan ke dalam agenda nasional menunjukkan bahwa pembangunan rel kereta api di Pulau Borneo kini semakin mendapatkan perhatian serius.
Apabila investasi swasta benar-benar terealisasi dan dukungan pemerintah pusat terus menguat, Kalimantan Utara berpeluang menjadi daerah pertama yang membuka babak baru transportasi rel modern di kawasan perbatasan Indonesia.
Proyek senilai Rp25 triliun itu bukan hanya tentang membangun jalur kereta api, tetapi juga tentang membangun masa depan konektivitas Kalimantan yang selama ini tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin