RADARBANYUWANGI.ID - Wacana pemekaran wilayah Jawa Timur kembali memantik perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada usulan pembentukan Provinsi Mataraman, daerah otonom baru yang digadang-gadang akan memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur.
Jika terealisasi, pembentukan Provinsi Mataraman diperkirakan menjadi salah satu perubahan administratif terbesar di Pulau Jawa dalam beberapa dekade terakhir. Tidak hanya mengubah peta birokrasi Jawa Timur, pemekaran ini juga disebut berpotensi mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, hingga mengangkat identitas budaya kawasan Mataraman yang selama ini dinilai memiliki karakter khas tersendiri.
Wacana tersebut kembali ramai diperbincangkan di tengah meningkatnya kebutuhan pemerataan pembangunan di Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia serta cakupan wilayah administratif yang sangat luas.
Dengan kompleksitas tersebut, sejumlah kalangan menilai tata kelola pemerintahan membutuhkan pendekatan baru agar pelayanan publik lebih efektif, cepat, dan dekat dengan masyarakat.
Kota Kediri Disebut Jadi Calon Ibu Kota Provinsi Baru
Dalam skema yang beredar, Kota Kediri disebut-sebut menjadi calon ibu kota Provinsi Mataraman. Kota ini diproyeksikan menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, hingga layanan publik di kawasan baru tersebut.
Selain Kota Kediri, terdapat 12 daerah lain yang diwacanakan bergabung dalam Provinsi Mataraman. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Ngawi.
Secara historis, kawasan Mataraman memang memiliki karakter budaya yang berbeda dibanding wilayah Arek maupun Tapal Kuda di Jawa Timur. Istilah “Mataraman” sendiri merujuk pada kawasan budaya di bagian barat Jawa Timur yang memiliki keterkaitan sejarah dengan peradaban Mataram di Pulau Jawa.
Karakter bahasa, tradisi, hingga pola sosial masyarakat di kawasan tersebut dinilai menjadi salah satu identitas kuat yang memperkuat dorongan pembentukan provinsi baru.
Alasan Pemekaran Dinilai Mendesak
Dorongan pemekaran wilayah Jawa Timur bukan sekadar persoalan identitas budaya. Faktor administratif dan pemerataan pembangunan menjadi alasan utama mengapa gagasan ini kembali menguat.
Selama ini, pemerintah daerah di kawasan barat dan selatan Jawa Timur dinilai membutuhkan sistem birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Rentang kendali pemerintahan yang terlalu luas disebut kerap membuat proses pembangunan berjalan tidak merata.
Pembentukan Provinsi Mataraman diyakini dapat mempercepat pengambilan keputusan, memperpendek jalur koordinasi birokrasi, sekaligus membuka ruang pembangunan berbasis potensi lokal.
“Pemekaran bukan hanya soal membentuk wilayah baru, tetapi bagaimana pelayanan publik dan pembangunan bisa lebih dekat kepada masyarakat,” demikian pandangan yang berkembang dalam sejumlah diskusi publik terkait wacana tersebut.
Potensi Ekonomi Besar Kawasan Mataraman
Kawasan Mataraman dinilai memiliki sumber daya ekonomi yang cukup kuat untuk menopang provinsi baru.
Kabupaten Tulungagung misalnya dikenal sebagai salah satu sentra industri marmer nasional. Kabupaten Pacitan memiliki kekuatan besar di sektor wisata pantai dan gua. Ponorogo memiliki identitas budaya melalui seni Reog yang sudah mendunia.
Sementara Kota dan Kabupaten Madiun berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan industri. Kabupaten Kediri dan Kota Kediri juga memiliki aktivitas ekonomi besar yang ditopang sektor perdagangan, industri rokok, hingga pendidikan tinggi.
Di sektor pertanian, daerah seperti Ngawi, Nganjuk, dan Magetan selama ini dikenal sebagai kawasan produktif penghasil komoditas pangan dan perkebunan.
Dengan potensi tersebut, Provinsi Mataraman diyakini dapat tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Timur bagian barat dan selatan.
Efisiensi Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Selain faktor ekonomi, efisiensi pelayanan publik menjadi alasan penting yang terus digaungkan dalam wacana pemekaran.
Masyarakat di kawasan Mataraman dinilai akan lebih mudah mengakses layanan pemerintahan apabila pusat administrasi berada lebih dekat secara geografis.
Proses koordinasi antarwilayah juga diperkirakan menjadi lebih cepat, termasuk dalam urusan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga investasi daerah.
Pemerintah daerah nantinya dapat lebih fokus menyusun kebijakan sesuai kebutuhan spesifik wilayah tanpa harus menunggu prioritas pembangunan dari provinsi induk yang cakupannya sangat luas.
Penguatan Budaya Lokal dan Identitas Mataraman
Pemekaran juga dipandang sebagai momentum memperkuat identitas budaya lokal.
Selama ini, kawasan Mataraman dikenal memiliki kekayaan budaya yang kuat, mulai dari Reog Ponorogo, tradisi pesantren tua, seni pertunjukan khas Blitar dan Kediri, hingga berbagai warisan sejarah kerajaan Jawa.
Dengan adanya provinsi baru, pengembangan sektor budaya dan pariwisata diharapkan mendapat perhatian lebih besar melalui kebijakan daerah yang lebih spesifik.
Pelestarian budaya lokal bahkan diproyeksikan menjadi salah satu sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan wisata berbasis sejarah.
Tahapan Pembentukan Provinsi Baru Tidak Mudah
Meski wacananya terus menguat, pembentukan Provinsi Mataraman dipastikan tidak bisa dilakukan secara instan.
Ada sejumlah tahapan panjang yang harus dilalui, mulai dari dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, pengajuan resmi kepada pemerintah pusat, hingga kajian administratif, teknis, sosial, dan finansial.
Selain itu, usulan juga harus mendapatkan persetujuan DPR RI dan DPD RI sebelum akhirnya disahkan melalui regulasi resmi pemerintah pusat.
Tantangan terbesar saat ini adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang masih berlaku.
Di sisi lain, provinsi baru juga harus mampu membuktikan kapasitas fiskal dan kemampuan ekonomi agar tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat.
Dinilai Jadi Momentum Baru Jawa Timur
Meski menghadapi berbagai tantangan, banyak pihak menilai wacana pembentukan Provinsi Mataraman menjadi momentum penting dalam diskusi masa depan tata kelola pemerintahan di Jawa Timur.
Pemekaran dinilai bukan sekadar memecah wilayah administratif, melainkan strategi untuk menciptakan pemerataan pembangunan yang lebih adil dan efektif.
Jika dipersiapkan matang, Provinsi Mataraman berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru di Jawa Timur bagian barat dan selatan sekaligus membuka babak baru pembangunan kawasan berbasis potensi lokal, budaya, dan ekonomi masyarakat.
Kini, wacana tersebut terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, akademisi, hingga kalangan pemerintahan sebagai bagian dari masa depan pembangunan Jawa Timur yang lebih merata. (*)
Editor : Ali Sodiqin