RADARBANYUWANGI.ID – Gelombang demonstrasi kembali mengguncang halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026). Kali ini, kelompok penyandang disabilitas turun langsung ke jalan bersama massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) untuk memprotes dugaan pemangkasan bantuan sosial serta mempertanyakan arah kebijakan anggaran pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada kelompok rentan.
Aksi bertajuk “Aksi 215” itu menjadi sorotan publik setelah massa secara terbuka mempertanyakan hilangnya ribuan penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas pada tahun ini. Dalam orasinya, massa menilai kebijakan efisiensi anggaran justru berdampak langsung terhadap masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan negara.
Suasana demonstrasi berlangsung tegang ketika sejumlah perwakilan penyandang disabilitas menyampaikan tuntutan mereka di depan Kantor Gubernur Kaltim. Massa menilai pemerintah daerah gagal menjaga keberlanjutan perlindungan sosial bagi kelompok rentan di tengah berbagai program dan alokasi anggaran yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Penyandang Disabilitas Pertanyakan Hilangnya Ribuan Penerima Bansos
Perwakilan penyandang disabilitas, Muhammad Ilham, mengungkapkan jumlah penerima bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tahun ini disebut mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menurut dia, sebelumnya sekitar 6.000 penyandang disabilitas rutin menerima bantuan sosial setiap tahun. Namun pada 2026, jumlah penerima disebut hanya sekitar 500 orang.
“Ternyata yang mendapatkan kemarin hanya 500 orang. Ke mana 5.500 suara kami? Ke mana nama-nama kami?” ujar Ilham dalam orasinya di hadapan massa aksi.
Pernyataan itu langsung disambut sorakan peserta aksi yang menuntut transparansi pemerintah terkait data penerima bantuan sosial serta alasan terjadinya penurunan signifikan tersebut.
Massa menilai kondisi itu bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut hak hidup kelompok rentan yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Soroti Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah
Selain mempersoalkan bantuan sosial, massa APMK juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Para demonstran menilai kebijakan penghematan anggaran seharusnya tidak menyasar program perlindungan sosial yang menyentuh langsung masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Dalam aksi tersebut, massa juga mempertanyakan sejumlah alokasi anggaran pemerintah yang dianggap tidak mencerminkan prioritas kepentingan publik. Beberapa di antaranya terkait anggaran untuk tim ahli hingga pengadaan fasilitas tertentu di lingkungan pemerintahan.
Bagi massa aksi, penggunaan anggaran daerah seharusnya lebih difokuskan pada penguatan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kelompok rentan di tengah tekanan ekonomi masyarakat.
“Yang dipotong justru bantuan untuk rakyat kecil. Sementara ada anggaran lain yang dianggap tidak mendesak tetap berjalan,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi 215 Jadi Rangkaian Gelombang Demonstrasi di Kantor Gubernur
Aksi yang digelar APMK tersebut merupakan bagian dari rangkaian demonstrasi yang beberapa hari terakhir terus berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Isu kesejahteraan sosial, transparansi anggaran, hingga keberpihakan kebijakan pemerintah daerah menjadi tema utama dalam berbagai aksi yang muncul belakangan ini.
Massa aksi mendesak pemerintah provinsi segera memberikan penjelasan terbuka terkait data penerima bantuan sosial penyandang disabilitas serta memastikan tidak ada pengurangan hak masyarakat rentan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Selain itu, mereka juga meminta evaluasi terhadap skema penggunaan APBD agar lebih berpihak pada kebutuhan publik yang mendesak.
Perlindungan Kelompok Rentan Jadi Sorotan
Demonstrasi tersebut kembali memperlihatkan masih besarnya tantangan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di daerah. Kelompok disabilitas menilai bantuan sosial bukan sekadar program administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.
Di sisi lain, tuntutan transparansi anggaran juga menjadi perhatian utama publik, terutama di tengah meningkatnya sorotan terhadap efektivitas penggunaan dana daerah.
Hingga aksi berlangsung, massa menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut sampai pemerintah memberikan penjelasan resmi dan solusi konkret terkait dugaan pemangkasan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Timur. (*)
Editor : Ali Sodiqin