RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah mempercepat langkah penguatan keselamatan perkeretaapian nasional melalui alokasi anggaran Rp4 triliun yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembenahan perlintasan sebidang hingga pembangunan flyover dan underpass di berbagai daerah prioritas.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan, anggaran yang diberikan pemerintah pusat dinilai lebih dari cukup untuk mendukung program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.
Usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5/2026), Menhub menyebut kebutuhan penanganan perlintasan sebidang saat ini diperkirakan hanya sekitar Rp800 miliar.
“Bukan kurang. Presiden menganggarkan Rp4 triliun, tapi setelah perhitungan kami itu, kurang lebih hanya membutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk perlintasan sebidang,” ujar Dudy, dikutip Antara.
Menurut dia, sisa anggaran nantinya akan diselaraskan dengan pembangunan infrastruktur pendukung keselamatan, terutama flyover dan underpass di sejumlah titik prioritas nasional.
Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan risiko kecelakaan di perlintasan sebidang sekaligus meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan dan operasional kereta api.
Kementerian Perhubungan mencatat terdapat 1.638 lokasi yang membutuhkan penguatan fasilitas keselamatan. Titik-titik tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena menjadi jalur prioritas dengan tingkat risiko cukup tinggi.
“Jadi nanti mungkin sisa dananya yang Rp4 triliun itu juga kita akan sinkronkan dengan pembangunan flyover dan underpass. Itu banyak yang perlu dipasang 1.638 titik,” jelasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan bersama PT Kereta Api Indonesia, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menggelar Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026.
Melalui forum tersebut, seluruh pihak menyepakati penutupan 172 perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi. Penutupan dilakukan terutama pada jalur dengan lebar jalan kurang dari dua meter.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat peningkatan keselamatan di ribuan titik prioritas melalui penyediaan petugas penjaga, pembangunan pos jaga, alat komunikasi, hingga fasilitas mekanikal dan elektrikal.
Untuk mendukung program tersebut, total investasi yang disiapkan mencapai Rp842,48 miliar. Rinciannya meliputi kebutuhan petugas penjaga perlintasan sebesar Rp603,9 miliar, pembangunan pos jaga Rp158,1 miliar, serta fasilitas pendukung mekanikal dan elektrikal Rp60,9 miliar.
Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.771 perlintasan telah terdaftar, sedangkan 903 lainnya belum terdaftar.
Editor : Lugas Rumpakaadi