RADARBANYUWANGI.ID - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat, yang terjadi pada 27 April 2026.
Pernyataan itu disampaikan Dudy dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Menurut dia, pemerintah tidak ingin terburu-buru menyimpulkan penyebab kecelakaan sebelum seluruh proses investigasi rampung dilakukan.
“Terhadap peristiwa di Bekasi Timur, kami menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi,” ujar Dudy, dikutip Antara.
Dia menegaskan pembahasan insiden tersebut tidak hanya berfokus pada satu kejadian semata. Pemerintah memandang kecelakaan itu sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem keselamatan perkeretaapian secara menyeluruh.
Dudy menjelaskan aspek keselamatan perkeretaapian mencakup banyak elemen. Mulai dari kondisi sarana dan prasarana, operasional perjalanan, kualitas sumber daya manusia, tata kelola, kedisiplinan prosedur, hingga pengawasan di sekitar jalur rel.
Pemerintah, lanjut dia, menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Namun, pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak mendahului hasil investigasi maupun memunculkan spekulasi yang dapat menyalahkan pihak tertentu tanpa dasar yang lengkap.
Karena itu, seluruh fakta, data, rekaman, keterangan saksi, dan analisis teknis akan diperiksa secara menyeluruh sebelum kesimpulan resmi diumumkan KNKT.
“Hasil investigasi KNKT nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah korektif serta memastikan seluruh rekomendasi keselamatan dilaksanakan secara disiplin oleh pihak terkait,” katanya.
Meski investigasi masih berlangsung, pemerintah disebut tetap bergerak cepat sejak awal kejadian. Langkah penanganan meliputi evakuasi korban, pemulihan layanan perjalanan kereta, pemeriksaan teknis awal, hingga pengamanan lokasi kecelakaan.
Kementerian Perhubungan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk PT Kereta Api Indonesia, KAI Commuter, Polri, TNI, Basarnas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain agar penanganan berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah berencana memperkuat sistem keselamatan melalui evaluasi menyeluruh terhadap aspek operasional, kondisi prasarana, kelaikan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, hingga manajemen risiko.
Pengawasan perlintasan sebidang juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut. Pemerintah ingin memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan standar keselamatan transportasi kereta api secara berkelanjutan.
“Setiap masukan dari DPR RI adalah bagian dari upaya memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan dan memastikan layanan transportasi publik berjalan semakin aman, andal, dan dipercaya oleh masyarakat,” tutur Dudy.
Dalam kesempatan itu, Menhub turut menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga terdampak kecelakaan. Pemerintah berharap korban yang masih menjalani perawatan dapat segera pulih dan kembali beraktivitas.
Kementerian Perhubungan juga mengapresiasi keterlibatan Basarnas, TNI, Polri, tenaga medis, dan seluruh unsur yang membantu proses evakuasi serta penanganan darurat di lokasi kejadian.
Editor : Lugas Rumpakaadi