RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah mulai mempercepat transformasi besar sistem bantuan sosial nasional. Setelah uji coba perdana di Banyuwangi dinilai berjalan positif, Sistem Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) kini akan diperluas ke 42 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2026. Skala uji coba terbaru ini melonjak drastis dengan target menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi persoalan klasik penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih dibayangi masalah salah sasaran, data ganda, hingga warga layak yang justru tidak menerima bantuan.
Perlinsos Digital sendiri menjadi sistem perlindungan sosial digital terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) atau infrastruktur publik digital yang telah diperbarui.
Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba mengungkapkan, Banyuwangi menjadi daerah pertama yang menjalani uji coba sistem tersebut pada September 2025 lalu.
Saat itu, pelaksanaan dilakukan melalui portal bansos digital dan berhasil menarik antusiasme tinggi masyarakat.
Sebanyak 350 ribu warga tercatat melakukan pendaftaran dengan fokus utama pada layanan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Mulai Juni nanti, kita akan roll-out di 42 kabupaten/kota. Skalanya jauh lebih besar, 42 kali lipat dibanding Banyuwangi,” ujar Mira dalam Media Briefing di Jakarta.
Menurutnya, cakupan uji coba kali ini menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
Mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara hingga kawasan Indonesia Timur akan terlibat.
“Semua tercakup mulai Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur, Bali dan Nustra, semua terwakili,” katanya.
Jangkau 36 Juta Jiwa, Internet Jadi Tantangan Baru
Di balik ekspansi besar tersebut, pemerintah mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan.
Mira menjelaskan, keberhasilan sistem digital tidak hanya bergantung pada integrasi data, tetapi juga kesiapan infrastruktur internet di daerah.
Pasalnya, seluruh layanan Perlinsos Digital dirancang berjalan secara daring dan terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).
“Tantangan bagi kami bukan hanya pertukaran data, tetapi juga infrastruktur internet karena semuanya sudah digitalisasi,” ujarnya.
Ia tidak menampik bahwa kondisi infrastruktur antarwilayah masih belum merata.
Karena itu, kesiapan jaringan internet menjadi salah satu faktor penting sebelum implementasi dilakukan.
Angka Salah Sasaran Bansos Dinilai Masih Mengkhawatirkan
Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti persoalan serius dalam penyaluran bantuan sosial selama ini.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshori Yusuf mengungkapkan tingkat kesalahan penyaluran bansos masih tergolong tinggi.
Ia menyebut angka exclusion error atau warga layak yang justru tidak menerima bantuan mencapai 70 persen.
“Artinya, 70 persen orang yang berhak tidak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Masalah lain muncul pada inclusion error, yakni kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi syarat namun justru menerima bantuan.
Angkanya disebut mencapai 40 persen.
Menurut Arief, persoalan tersebut sebagian besar dipicu data penerima yang tidak diperbarui secara berkala.
Daftar Data yang Akan Terkoneksi dalam Perlinsos Digital
Melalui Perlinsos Digital, pemerintah mencoba membangun sistem yang lebih cepat, presisi, dan terintegrasi.
Warga nantinya dapat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Sistem kemudian akan melakukan verifikasi otomatis dan memungkinkan masyarakat mengajukan sanggahan data dalam waktu singkat.
Percepatan itu dimungkinkan karena sistem menghubungkan banyak basis data nasional secara bersamaan.
Beberapa sumber data yang digunakan antara lain:
-
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
-
Dukcapil
-
PLN
-
ATR/BPN
-
Korlantas/Samsat
-
BKN
-
BPJS Ketenagakerjaan
-
BPJS Kesehatan
Ini Daftar 42 Kabupaten/Kota Uji Coba Perlinsos Digital
Pemerintah memastikan pelaksanaan dilakukan bertahap berdasarkan kesiapan daerah.
Kota:
Medan, Padang, Jambi, Metro, Palembang, Mojokerto, Surabaya, Malang, Manado, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, Palangkaraya, Kupang, Mataram, Ternate, Ambon, Manokwari, Denpasar.
Kabupaten:
Belitung Timur, Pali, Ogan Ilir, Sumedang, Bogor, Ciamis, Banyumas, Tegal, Kolaka, Donggala, Polewali Mandar, Lombok Timur, Sorong, Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung, Tabanan, Tapanuli Utara, Sleman, Bangli, Manokwari.
Sementara itu, Tenaga Ahli DEN, Rahmat Danu Andika menjelaskan Perlinsos Digital menggunakan pendekatan people centric.
Pemerintah juga menyiapkan pendamping lokal untuk membantu masyarakat dalam proses registrasi.
Pendamping tersebut dapat berasal dari agen PKH, kader dasawisma hingga perangkat desa.
“Sudah ada puluhan ribu agen yang digalang pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.
Dengan perluasan ini, Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan kini memasuki babak baru. Jika implementasi berjalan sesuai target, sistem ini berpotensi mengubah wajah penyaluran bantuan sosial di Indonesia—lebih cepat, tepat sasaran, dan minim kesalahan data. (*)
Editor : Ali Sodiqin