RADARBANYUWANGI.ID – Posisi utang pemerintah Indonesia kembali mencetak angka fantastis. Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp 9.920,42 triliun atau nyaris menyentuh Rp 10.000 triliun.
Lonjakan nilai utang jumbo tersebut memicu sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi global, penguatan dolar Amerika Serikat (AS), serta meningkatnya beban bunga yang terus membayangi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan mayoritas utang pemerintah masih berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Nilai outstanding SBN tercatat mencapai Rp 8.652,89 triliun atau setara 87,22 persen dari total utang pemerintah. Sementara komponen pinjaman berada di angka Rp 1.267,52 triliun.
Komposisi tersebut menegaskan pemerintah masih sangat bergantung pada instrumen pasar keuangan, terutama obligasi negara, untuk membiayai kebutuhan APBN dan menutup defisit anggaran.
Meski nominal utang terus meningkat, pemerintah memastikan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada dalam batas aman.
Per akhir Maret 2026, rasio utang pemerintah tercatat sebesar 40,75 persen terhadap PDB. Angka itu masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Dalam keterangannya, DJPPR menegaskan pemerintah tetap mengelola utang secara hati-hati dan terukur agar kesinambungan fiskal tetap terjaga.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR.
Namun di balik klaim aman tersebut, sejumlah ekonom mulai mengingatkan adanya potensi tekanan serius terhadap ruang fiskal pemerintah ke depan.
Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, mengatakan perhatian publik seharusnya tidak hanya fokus pada besarnya nominal utang, tetapi juga tren kenaikan utang dan kemampuan pemerintah membayar bunga.
“Yang perlu dilihat bukan hanya besarannya, melainkan tren kenaikan utang, beban bunga, dan kapasitas fiskal pemerintah dalam membayarnya,” ujarnya.
Menurut Rizal, tekanan global saat ini membuat biaya pembiayaan utang semakin mahal. Tingginya suku bunga internasional ditambah penguatan dolar AS menjadi tantangan besar bagi pengelolaan utang Indonesia.
Situasi makin berat ketika nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh Rp 17.400 per dolar AS.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko pengelolaan utang, terutama utang pemerintah yang berbasis valuta asing.
Selain itu, kenaikan yield Surat Berharga Negara juga memunculkan ancaman refinancing risk atau risiko pembiayaan ulang. Pemerintah bisa saja terpaksa menerbitkan utang baru dengan bunga lebih tinggi hanya untuk membayar utang lama yang jatuh tempo.
Jika kondisi itu terus terjadi, beban bunga dalam APBN diperkirakan akan semakin membengkak dan mengurangi ruang belanja produktif pemerintah.
Artinya, anggaran negara yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial berpotensi semakin tersedot untuk membayar cicilan bunga utang.
Ekonom juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan nilai tukar rupiah agar tekanan terhadap APBN tidak semakin berat di tengah ketidakpastian ekonomi global. (*)
Editor : Ali Sodiqin