RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah pusat mulai menyiapkan skema besar untuk memberikan kepastian harga hasil tangkapan nelayan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penyerapan ikan nelayan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Skema tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat bertemu ratusan nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Lateng, Banyuwangi, Rabu (14/5).
Dalam kunjungan itu, Zulhas didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono. Sedikitnya 120 nelayan hadir dalam dialog yang membahas persoalan klasik sektor perikanan, mulai harga ikan yang fluktuatif, penghasilan nelayan, hingga persoalan utang akibat lemahnya posisi tawar di pasar.
Di hadapan para nelayan, Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap nasib nelayan karena selama ini mereka kerap menjadi pihak paling dirugikan ketika hasil tangkapan melimpah.
Menurut dia, persoalan utama nelayan terjadi karena ikan harus segera dijual begitu kapal tiba di darat. Jika tidak segera laku, kualitas ikan menurun dan berisiko busuk. Kondisi tersebut membuat nelayan kerap menerima harga rendah dari tengkulak maupun pengepul.
“Kepastian harga ini tentu untuk kepastian keuntungan para nelayan. Jangan sampai capek-capek melaut, setelah sampai di darat harganya tidak jelas berapa ikan itu dibeli,” kata Zulhas.
Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan ekosistem pendukung melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Di dalamnya tersedia fasilitas cold storage, pabrik es, koperasi, bengkel nelayan, dermaga, akses pembiayaan, hingga jalur pemasaran.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperkuat posisi tawar nelayan sehingga mereka tidak lagi dipaksa menjual hasil tangkapan saat harga sedang jatuh.
“Itu agar nelayan punya daya tawar tinggi. Selama ini melaut, begitu ikan sampai darat langsung ditawar. Kalau tidak dijual kan bisa busuk,” ujarnya.
Dalam kunjungannya di KNMP Lateng, Zulhas juga meninjau sejumlah fasilitas yang telah tersedia, mulai pabrik es portabel, kios perbekalan nelayan, hingga bengkel kapal.
Ia meminta seluruh fasilitas dimanfaatkan maksimal dan dirawat dengan baik agar benar-benar menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, bukan sekadar proyek fisik tanpa manfaat jangka panjang.
KNMP Lateng sendiri tercatat memiliki 204 nelayan aktif dengan sekitar 180 kapal kecil di bawah 5 gross tonnage (GT). Kawasan tersebut juga memiliki tiga kelompok usaha bersama (KUB) nelayan.
Produksi perikanan di kawasan itu mencapai sekitar 1.260 ton per tahun dengan nilai ekonomi diperkirakan menyentuh Rp 31,5 miliar. Pemerintah menilai potensi tersebut bisa berkembang lebih besar apabila didukung sistem distribusi dan penyimpanan hasil tangkapan yang baik.
Selain mendukung rantai distribusi ikan, fasilitas KNMP juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, seperti sentra kuliner, warung nelayan, bengkel kapal, hingga mobil pendingin untuk distribusi hasil laut.
Zulhas menjelaskan, ketika hasil tangkapan melimpah dan harga pasar turun, ikan nelayan nantinya bisa disimpan sementara di cold storage milik koperasi. Jika belum terserap pasar, hasil tangkapan tersebut akan dibeli SPPG untuk kebutuhan program MBG.
“Nanti kalau semua sudah jadi, kalau ikan nelayan banyak dan harga turun bisa disimpan dulu. Kalau masih tidak dibeli juga, nanti SPPG yang beli ikannya. Sudah kita atur begitu, sehingga nelayan punya kepastian harga,” ungkapnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga 2029. Pada tahap awal hingga 2026, sebanyak 1.369 KNMP ditargetkan selesai dibangun.
Di Jawa Timur, empat lokasi KNMP yang telah rampung 100 persen berada di Tuban, Sumenep, Malang, dan Banyuwangi.
Ketua KUB Nelayan Sumber Laut, Saiful Rahman, menyambut positif rencana pemerintah tersebut. Ia menilai kepastian harga ikan sangat dibutuhkan nelayan karena selama ini harga sering anjlok ketika musim panen ikan datang.
“Menteri menyampaikan nelayan akan dibuatkan standar harga dan ikan bisa diserap SPPG. Kalau memang begitu tentu kami senang karena ekonomi nelayan bisa meningkat,” katanya.
Selain kepastian harga, Saiful berharap pemerintah juga menghadirkan SPBU khusus nelayan agar kebutuhan bahan bakar melaut lebih mudah dijangkau.
“Kami juga berharap ada SPBU khusus nelayan supaya mempermudah mendapatkan bahan bakar saat hendak melaut,” pungkasnya. (rio/aif)
Editor : Ali Sodiqin