RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons maraknya pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan tim di sejumlah kampus di Kota Mataram. Meski belum ada larangan resmi dari pemerintah pusat, pemutaran film tersebut secara terbuka diminta untuk ditunda sementara waktu.
Teranyar, pembubaran dilakukan pihak rektorat Universitas Mataram (Unram) pada Kamis malam (7/5/2026). Sebelumnya, kegiatan serupa juga dibubarkan di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) pada Senin (27/4/2026) serta di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada Jumat malam (8/5/2026).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB, Surya Bahari, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kampus terkait langkah pembubaran tersebut. Menurutnya, kampus mempertimbangkan potensi dampak sosial yang dapat muncul apabila kegiatan dibiarkan berlangsung.
Baca Juga: Update Harga Emas 12 Mei 2026: UBS, Antam, dan Galeri24 Kompak Melemah
“Kalau dibiarkan kan nanti dampaknya luar biasa kalau memang dibiarkan. Kami dengan Undikma sudah koordinasi dengan rektoratnya. Jadi koordinasi intern saja dulu,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Surya menegaskan hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah pusat terkait pelarangan pemutaran film tersebut. Namun, ia menyarankan agar kegiatan pemutaran secara terbuka atau berkelompok ditunda terlebih dahulu.
“Jadi bukan nggak ada larangan secara khusus. Tapi ditunda dulu. Kita khawatirkan dampaknya. Untuk larangan belum ada instruksi dari pusat ya,” katanya.
Baca Juga: NASA Rombak Science Discovery Engine, Pencarian Data Sains Kini Lebih Cepat dan Hemat Biaya
Menurut dia, judul film Pesta Babi dinilai berpotensi memunculkan kesan yang kurang baik di tengah masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta penyelenggara menahan diri sebelum menggelar pemutaran terbuka.
“Menyebut nama film itu aja kan lain kesannya. Tidak elok aja gitu ya,” ucapnya.
Pemprov NTB juga berencana berkoordinasi dengan Detasemen Polisi Militer IX/2 Mataram dan Polda NTB guna menentukan langkah lanjutan terkait pemutaran film tersebut.
“Kami sampaikan juga ke Denpom IX/2 Mataram seperti apa sebenarnya film tersebut. Karena kan judulnya kurang bagus bagi saya. Saya juga belum nonton ya,” tuturnya.
Surya mengaku ingin menonton film tersebut lebih dahulu sebelum menyampaikan sikap resmi pemerintah daerah terkait isi maupun substansi film.
“Nanti saya minta filmnya baru kita buat pernyataan resmi ya. Kalau ada larangan di kampus kan itu masih intern kampus saja,” tegasnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Mataram, Sukardi, menjelaskan pembubaran nobar di lingkungan kampus dilakukan demi menjaga ketertiban. Ia menyebut panitia tidak memberikan informasi detail terkait kegiatan yang akan digelar.
Baca Juga: RSUD Blambangan Pemeriksaan Mata Lebih Cepat dan Akurat dengan US-4000 Echoscan
“Jadi kami untuk antisipasi ketertiban dan pembubaran penonton dilakukan setelah jumlah massa yang berkumpul sangat banyak termasuk yang bukan mahasiswa Unram,” katanya.
Sukardi membantah tudingan bahwa langkah pembubaran dilakukan untuk membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa. Ia mengeklaim pada waktu yang sama ada mahasiswa Fakultas Teknik Unram yang menggelar nobar film serupa tanpa mendapat teguran.
“Jadi pembubaran dilakukan murni karena alasan ketertiban dan bukan untuk membungkam berekspresi. Jadi dengan kejadian ini dapat menjadi bahan evaluasi buat kita semua untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Unram,” tandasnya.
Editor : Lugas Rumpakaadi