RADARBANYUWANGI.ID – Transformasi digital pemerintahan kini tak lagi sekadar soal layanan cepat dan praktis. Di balik masifnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), ancaman keamanan siber menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia memilih Banyuwangi sebagai lokasi Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Keamanan Siber, Rabu (6/5).
Rakor yang diikuti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Timur dan Bali tersebut menempatkan keamanan siber sebagai fondasi utama dalam pengembangan layanan publik digital.
Pemilihan Banyuwangi bukan tanpa alasan. Kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu saat ini tercatat memiliki indeks SPBE terbaik di antara seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Capaian tersebut menjadikan Banyuwangi sebagai salah satu role model nasional dalam tata kelola pemerintahan digital.
Asisten Deputi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Budi Eko Pratomo, mengatakan percepatan digitalisasi pemerintahan harus diimbangi sistem keamanan siber yang kuat dan berkelanjutan.
Menurut dia, implementasi SPBE saat ini telah menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan modern. Namun, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya memperkuat aspek keamanan digital.
“Percepatan digitalisasi belum seluruhnya diimbangi penguatan keamanan siber sehingga menimbulkan potensi risiko terhadap keandalan layanan, perlindungan data, serta stabilitas sistem pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, rakor tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan digital yang aman dan andal.
“Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyamakan pemahaman, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, sekaligus meneruskan langkah-langkah konkret dalam mengimplementasikan SPBE yang aman, andal, dan berkelanjutan,” kata Marsma TNI Budi Eko Pratomo.
Budi menambahkan, Banyuwangi dinilai berhasil membangun ekosistem SPBE secara konsisten, mulai dari kebijakan, tata kelola, hingga layanan digital berbasis kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, Banyuwangi juga ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Program tersebut dinilai menjadi bukti keberhasilan daerah dalam mengintegrasikan layanan publik digital secara inovatif.
“Banyuwangi menjadi contoh praktik terbaik penerapan SPBE. Ditambah lagi, Banyuwangi juga menjadi pilot project digitalisasi bansos secara nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah sekaligus Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banyuwangi, Budi Santoso, mengungkapkan keberhasilan implementasi SPBE di Banyuwangi berawal dari komitmen kuat kepala daerah dalam menghadirkan pelayanan publik berbasis digital.
Menurut dia, digitalisasi telah menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur pemerintahan di Banyuwangi. Saat ini seluruh desa dan kelurahan di Banyuwangi telah terhubung jaringan fiber optik.
“Sebanyak 217 desa dan kelurahan se-Banyuwangi telah teraliri fiber optik. Implementasi SPBE juga didukung seluruh OPD hingga pemerintahan desa,” jelasnya.
Dalam pengembangan SPBE, Banyuwangi juga membangun pusat data terpadu yang dipusatkan di Dinas Kominfo. Infrastruktur tersebut dikembangkan sesuai standar nasional dan best practice keamanan teknologi informasi.
Tak hanya infrastruktur, penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara rutin meningkatkan kapasitas SDM teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk membentuk Agen Digital di tingkat desa, kecamatan, hingga OPD.
Agen Digital tersebut bertugas mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan digital pemerintah sekaligus mempercepat literasi digital di daerah.
“Evaluasi dan monitoring terhadap progres penerapan SPBE dilakukan berkala setiap minggu oleh Bupati bersama seluruh OPD,” ujar Budi.
Untuk memperkuat sistem perlindungan digital, Banyuwangi juga telah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Tim tersebut dibentuk melalui peraturan bupati (perbup) sebagai respons terhadap ancaman keamanan siber yang terus berkembang.
CSIRT memiliki tugas utama melindungi akses informasi, layanan publik digital, serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik pemerintah daerah.
Langkah Banyuwangi dalam membangun pemerintahan digital berbasis keamanan siber itu kini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah lain di Indonesia. Di tengah meningkatnya ancaman serangan digital, keamanan siber dinilai menjadi syarat mutlak dalam keberhasilan transformasi pemerintahan modern. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin