RADARBANYUWANGI.ID - Tragedi tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi memantik desakan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api nasional. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai langkah perbaikan tak bisa ditunda demi mencegah insiden serupa terulang.
Pengurus Harian YLKI, Rio Priambodo, menegaskan pemerintah daerah harus proaktif menertibkan perlintasan liar yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. “Pemerintah Daerah (Pemda) harus aktif menyisir perlintasan kereta yang ilegal dan harus tegas menutup demi keamanan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/4/2026), dikutip Antara.
YLKI juga mendorong Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan. Hal ini dinilai penting agar akar penyebab kecelakaan dapat diungkap dan menjadi dasar perbaikan sistem transportasi rel.
Selain aspek teknis, YLKI mengingatkan bahwa penanganan korban harus menjadi prioritas utama. Organisasi tersebut menyampaikan duka mendalam atas insiden yang terjadi pada 27 April 2026, terutama karena turut melibatkan kelompok konsumen rentan.
Di sisi lain, pemerintah pusat mulai mengambil langkah konkret. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembangunan flyover di Bekasi, Jawa Barat, sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Menurut Prabowo, usulan pembangunan flyover tersebut datang dari pemerintah daerah Bekasi yang menghadapi kepadatan penduduk tinggi dan kebutuhan transportasi kereta yang mendesak. Ia menilai banyak perlintasan di wilayah tersebut belum memiliki penjagaan memadai.
“Banyak lintasan kereta api di wilayah tersebut yang belum dijaga sehingga memerlukan penanganan segera demi keselamatan masyarakat dan kelancaran transportasi,” kata Prabowo.
Lebih luas, pemerintah juga menyoroti persoalan serupa di tingkat nasional. Tercatat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa masih menghadapi berbagai masalah, mulai dari minimnya penjagaan hingga keberadaan jalur ilegal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak cukup bersifat parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta lembaga terkait untuk memastikan sistem perlintasan kereta api lebih aman, tertib, dan terintegrasi.
Editor : Lugas Rumpakaadi