RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah mempercepat langkah pembenahan keselamatan perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan tragis di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi massal pun segera dilakukan.
Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa peningkatan keselamatan sebenarnya telah masuk dalam program kerja tahun ini. Fokus utamanya adalah pembenahan sekitar 1.800 perlintasan kereta api.
“Sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini, sebagaimana diarahkan Presiden terkait kurang lebih 1.800 perlintasan kereta yang selama ini memang wajib diperbaiki, harus ada pintunya,” ujar Dony di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026), dikutip Antara.
Ia menambahkan, insiden tersebut menjadi momentum untuk memperkuat evaluasi total sistem transportasi massal, termasuk aspek keamanan dan manajemen operasional.
“Apalagi dengan kejadian ini, kita melakukan evaluasi total terhadap keamanan daripada transportasi massal kita,” tegasnya.
Dony juga menyampaikan belasungkawa atas insiden tersebut. Ia bahkan meninjau langsung lokasi kejadian pada malam hari setelah kecelakaan terjadi.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani menekankan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional transportasi.
“Kita melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama keselamatan segala sistem yang ada, dan memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Jarak Jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line tersebut menelan korban jiwa. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) hingga Selasa pagi, 14 orang meninggal dunia dan 84 lainnya mengalami luka-luka.
Presiden Prabowo Subianto telah mengunjungi korban di RSUD Bekasi dan menyampaikan belasungkawa. Ia juga memastikan investigasi segera dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun untuk memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa.
Menurut Prabowo, banyak perlintasan tersebut merupakan peninggalan era kolonial Belanda yang belum mendapatkan penanganan komprehensif selama puluhan tahun.
Ia menegaskan bahwa banyak lintasan tanpa penjagaan yang menjadi sumber kerawanan kecelakaan. Oleh karena itu, pemerintah akan menempuh dua skema utama: pembangunan pos penjagaan serta pembangunan jembatan layang (flyover).
Langkah percepatan ini diharapkan mampu menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan transportasi publik secara signifikan.
Editor : Lugas Rumpakaadi