RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah pusat kian serius mendorong pemerataan infrastruktur perkeretaapian di luar Pulau Jawa. Fokus utama saat ini bukan semata pembangunan fisik, melainkan penguatan fondasi regulasi tata ruang agar proyek berjalan tanpa hambatan di lapangan.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Stasiun Tanah Abang Baru, Kamis (23/4/2026). Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengembangan jaringan kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Menurut dia, harmonisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah mutlak diperlukan untuk menghindari konflik pemanfaatan lahan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan terus mengawal proses tersebut.
“Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung pengembangan jaringan kereta api nasional ini. Sesuai dengan fungsinya tentunya selaku pemerintah dan pengawas dan memfasilitasi serta men-synchronize kebijakan kepada pemerintah daerah yang tentunya juga ini dilakukan secara berjenjang,” ujar Wiyagus, dikutip Antara.
Ia menjelaskan, landasan hukum proyek ini sebenarnya telah tersedia melalui sejumlah Peraturan Presiden terkait tata ruang pulau. Regulasi tersebut mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang menjadi target pengembangan jaringan baru.
Namun demikian, implementasi di tingkat daerah masih belum seragam. Hingga April 2026, dari 21 provinsi di tiga pulau tersebut, sebagian besar memang telah memiliki Perda RTRW. Akan tetapi, sejumlah daerah masih berkutat dalam proses revisi maupun evaluasi regulasi.
Persoalan lain muncul dari sisi kemampuan fiskal daerah. Wiyagus mengungkapkan, sektor perkeretaapian belum masuk kategori urusan wajib pelayanan dasar. Akibatnya, banyak pemerintah daerah belum menjadikannya prioritas anggaran.
“Sehingga ini harus dirumuskan secara hati-hati,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa pembangunan kereta api tidak sekadar membangun jalur rel. Proyek ini menuntut pendekatan komprehensif, termasuk penguatan konektivitas kawasan serta koordinasi lintas sektor.
“Jadi keberhasilan agenda ini tidak hanya soal membangun jalur, tetapi juga memastikan ekosistem wilayah dan koordinasi perlembagaan tetap berjalan,” imbuhnya.
Rapat strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong integrasi transportasi nasional yang lebih merata.
Editor : Lugas Rumpakaadi