RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah menegaskan peran strategis transportasi berbasis rel dalam menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan efisiensi logistik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut, kontribusi emisi kereta api di Indonesia masih sangat rendah, yakni kurang dari satu persen.
Dalam rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Jakarta, Rabu (22/4/2026), AHY memaparkan bahwa emisi kereta api hanya sekitar 0,6 persen dari total emisi gas rumah kaca.
Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor transportasi darat secara keseluruhan yang mencapai sekitar 89 persen.
“Kereta api ini menyumbang emisi gas rumah kaca yang terendah, less than 1 persen, sekitar 0,6 persen,” ujar AHY, dikutip Antara.
Menurut dia, kondisi tersebut memperlihatkan urgensi penguatan kebijakan transportasi berbasis rel tanpa mengabaikan moda lain.
Namun, potensi kereta api sebagai solusi pengurangan emisi nasional harus dimaksimalkan.
AHY juga menyoroti ketimpangan alokasi anggaran antara pembangunan jalan dan perkeretaapian.
Pada 2023, anggaran pembangunan dan preservasi jalan mencapai sekitar Rp86,9 triliun, sedangkan pembangunan prasarana kereta api hanya Rp6,5 triliun.
“Kita melihat adanya gap signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegasnya.
Ia menilai, ketimpangan tersebut berdampak pada terbatasnya pengembangan jaringan rel, terutama di luar Pulau Jawa.
Saat ini, kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional juga masih rendah, yakni sekitar 4 persen untuk penumpang dan 1 persen untuk logistik.
Pemerintah menargetkan pembangunan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
Program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat konektivitas nasional.
“Ini adalah visi besar Presiden. Kita ingin memastikan wilayah di luar Jawa tidak tertinggal dan biaya logistik bisa ditekan secara signifikan,” kata AHY.
Kebutuhan investasi untuk proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun hingga 2045.
Pemerintah pun membuka peluang pembiayaan melalui skema kreatif, termasuk kerja sama dengan swasta dan investor asing.
Pengembangan jaringan rel akan difokuskan pada wilayah dengan kebutuhan tinggi.
Di Sumatra, panjang jalur eksisting sekitar 1.871 km masih membutuhkan tambahan 7.837 km.
Sementara itu, Kalimantan belum memiliki jaringan rel dari kebutuhan sekitar 2.772 km.
Adapun Sulawesi baru memiliki 109 km jalur, dengan kebutuhan tambahan mencapai 3.284 km.
AHY menegaskan, setiap wilayah memiliki pendekatan berbeda.
Sumatra membutuhkan penguatan jaringan, Kalimantan pembangunan dari nol, dan Sulawesi integrasi dengan kawasan industri.
Selain aspek lingkungan, pengembangan kereta api juga diharapkan mampu mengurangi beban jalan akibat kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Distribusi logistik melalui rel dinilai lebih efisien dan berkelanjutan.
“Pengembangan perkeretaapian akan menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mendorong penguatan industri perkeretaapian nasional agar tidak bergantung pada impor.
Ekosistem industri akan dibangun secara terintegrasi, melibatkan kementerian, BUMN, dan sektor swasta.
AHY menekankan bahwa pembangunan jaringan rel tidak bisa dilakukan secara parsial.
Integrasi dengan tata ruang, pusat ekonomi, dan kebutuhan masyarakat menjadi kunci.
“Ini kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak, pusat dan daerah, agar benar-benar berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Lugas Rumpakaadi