RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera melaksanakan uji jalan biodiesel 50 persen (B50) pada sektor perkeretaapian mulai pekan depan.
Langkah ini menjadi bagian dari percepatan transisi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa pengujian akan dilakukan pada lintas utama Jawa.
“Yang sektor kereta (uji jalannya) minggu depan. Minggu depan kami jalankan menggunakan rute dari Stasiun Lempuyangan (Yogyakarta) ke Stasiun Pasar Senen (Jakarta),” ujarnya saat ditemui di Bandung Barat, dikutip Antara.
Selain rute tersebut, uji jalan juga akan dilakukan untuk lokomotif lain dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Pasar Turi di Surabaya.
Uji ini bertujuan menguji performa bahan bakar B50 dalam berbagai kondisi operasional kereta api.
Menurut Eniya, uji jalan B50 sebenarnya telah dimulai sejak 9 Desember 2025 secara serentak di enam sektor, yakni otomotif, pertambangan, alat pertanian, kelautan, pembangkit listrik, dan perkeretaapian.
Namun, khusus sektor kereta api mengalami penyesuaian jadwal.
“Uji kereta baru dimulai karena memang menunggu habis Lebaran. Jadi, kami menyesuaikan. Yang lain sudah kick off sejak 9 Desember, jadi sudah berlangsung. Nanti kami rekap hasilnya,” katanya.
Setelah pengujian di jalur kereta, pemerintah juga berencana melakukan uji jalan di wilayah bersuhu dingin seperti Gunung Bromo untuk melihat performa bahan bakar dalam kondisi ekstrem.
Sementara itu, untuk sektor otomotif, uji jalan B50 ditargetkan selesai pada Mei 2026 dengan evaluasi lanjutan hingga Juni 2026.
Dari hasil sementara, kualitas bahan bakar dinilai telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.
“Ini performa mesin tadi dilaporkan tidak ada ganti filter,” ungkap Eniya, menandakan bahwa penggunaan B50 belum menimbulkan dampak signifikan terhadap komponen mesin.
Di sisi kebijakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan mandatori B50 pada 1 Juli 2026.
Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun.
Selain itu, implementasi B50 juga berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun.
Pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan pasokan, termasuk dari Pertamina sebagai pelaksana utama distribusi bahan bakar.
Editor : Lugas Rumpakaadi