RADARBANYUWANGI.ID – Meningkatnya sorotan internasional atas melintasnya kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka mendorong DPR RI angkat suara.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, meminta pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikap netral dan politik luar negeri bebas aktif untuk meredam persepsi negatif di tingkat global.
Menurut Dave, penegasan sikap tersebut penting agar Indonesia tidak terseret dalam spekulasi geopolitik terkait aktivitas kapal perang asing di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia itu.
Baca Juga: 50+ Ucapan Hari Kartini 2026 Paling Inspiratif yang Bikin Hati Tergerak
“Kami memahami bahwa ada persepsi internasional yang mungkin muncul terkait motif pelintasan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus menegaskan sikap netral,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
Ia menambahkan, Indonesia juga perlu aktif mendorong komunikasi dan kerja sama multilateral agar kawasan strategis seperti Selat Malaka tetap aman dan tidak mengalami eskalasi ketegangan.
Komisi I DPR RI, lanjut Dave, juga memahami bahwa pelintasan kapal perang Amerika Serikat merupakan bagian dari hak lintas damai yang diatur dalam hukum laut internasional. Ketentuan tersebut tertuang dalam UNCLOS 1982.
“Selat Malaka adalah jalur internasional vital bagi perdagangan global, sehingga setiap pelayaran yang sesuai hukum internasional harus dipahami sebagai praktik yang sah,” tegasnya.
Baca Juga: LATIHAN SOAL SNBT 2026 LENGKAP: TPS, Literasi, dan Penalaran Matematika
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut telah membenarkan adanya pergerakan kapal perang AS di kawasan Selat Malaka. Kapal yang dimaksud adalah USS Miguel Keith yang terdeteksi berada di perairan timur Belawan pada Sabtu (18/4/2026).
Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Tunggul, menjelaskan bahwa kapal tersebut terpantau melalui sistem Automatic Identification System (AIS) saat melintas dengan kecepatan 13,1 knot menuju arah barat laut.
Ia menegaskan, keberadaan kapal perang tersebut merupakan bagian dari pelayaran internasional yang sah, bukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia.
“Kapten kapal melaksanakan hak lintas transit sesuai Pasal 37, 38, dan 39 UNCLOS 1982 di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional,” ujarnya.
Baca Juga: Mensos Pastikan Bansos April 2026 Cair untuk 18 Juta Penerima, Data Dinamis Jadi Kunci Akurasi
Meski demikian, TNI AL belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan keterkaitan aktivitas tersebut dengan isu operasi militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik.
Sebelumnya, sejumlah laporan internasional menyebutkan adanya rencana perluasan operasi militer AS terkait pengawasan kapal tanker yang diduga terhubung dengan Iran, termasuk di wilayah strategis seperti Selat Malaka.
Di tengah dinamika tersebut, DPR RI menegaskan pentingnya Indonesia menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menempatkan Indonesia tidak berpihak dalam konflik global, termasuk antara Amerika Serikat dan Iran.
Fokus utama Indonesia, kata Dave, adalah menjaga stabilitas kawasan, menjamin keamanan jalur perdagangan internasional, serta melindungi kepentingan nasional.
Baca Juga: Anti Panik! Rahasia Lolos Tryout SNBT 2026 Tanpa Deg-degan, Dijamin Lebih Tenang dan Fokus
“Dengan konsistensi pada hukum internasional dan diplomasi yang konstruktif, Indonesia dapat menjaga reputasi sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas,” ujarnya.
Selat Malaka sendiri merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Setiap dinamika militer di kawasan ini selalu menjadi perhatian global karena dampaknya terhadap rantai perdagangan internasional.
Dengan meningkatnya aktivitas kapal militer asing di kawasan tersebut, Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan diplomasi untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan, stabilitas regional, dan kepatuhan terhadap hukum laut internasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin