RADARBANYUWANGI.ID – Ketimpangan infrastruktur di Sulawesi Selatan kembali memantik kritik keras dari parlemen.
Minimnya pembangunan jalan tol disebut menjadi biang kemacetan kronis yang kini tak lagi musiman, melainkan terjadi hampir setiap hari.
Sorotan tajam itu disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, yang menilai panjang jalan tol di Sulsel sangat tertinggal dibanding wilayah lain di Indonesia.
Baca Juga: Marc Klok Tak Kenal Kompromi: "Tujuh Laga Sisa Adalah Final, Kami Datang ke Banten untuk Menang!"
“Panjang jalan tol di Sulawesi Selatan baru sekitar 25 kilometer, bahkan belum sampai 1 persen dari total jalan tol nasional,” tegasnya, Jumat (17/4/2026), sebagaimana dikutip dari laman fraksigerindra.id.
Kemacetan Tak Lagi Musiman, Sudah Jadi Rutinitas
Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu utama kemacetan yang semakin parah, bahkan di luar periode arus mudik seperti Lebaran.
Menurut Andi Iwan, kepadatan lalu lintas kini sudah menjadi persoalan harian yang mengganggu mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia.
“Tidak hanya saat lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Jalur Vital Makassar–Parepare Jadi Titik Sumbatan
Selain minimnya jalan tol, perhatian juga tertuju pada kondisi ruas utama Makassar–Parepare yang menjadi tulang punggung konektivitas antarwilayah di Pulau Sulawesi.
Baca Juga: Detik-Detik Maut di Jalur Nasional Banyuwangi–Jember: Scoopy Vs Truk Tangki, Satu Mahasiswa Tewas
Ruas ini menghubungkan berbagai daerah strategis, termasuk arus kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya.
Namun ironisnya, dalam hampir 24 tahun terakhir, peningkatan signifikan pada jalur ini nyaris tidak terjadi.
“Selama ini hanya dilakukan pemeliharaan rutin tanpa rekonstruksi menyeluruh,” ungkapnya.
Akibatnya, ruas tersebut kini menjadi bottleneck atau titik kemacetan utama yang memperlambat arus kendaraan lintas provinsi.
Anggaran Ada, Tapi Tak Terserap
Yang lebih mengkhawatirkan, Andi Iwan mengungkapkan bahwa sejumlah alokasi anggaran untuk peningkatan jalan sebelumnya justru tidak terserap secara optimal.
Hal ini menyebabkan rencana rekonstruksi jalan gagal terealisasi, padahal kebutuhan di lapangan semakin mendesak.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck utama kendaraan lintas wilayah. Tapi program peningkatannya tidak berjalan maksimal,” tegasnya.
Desak Rekonstruksi Total, Bukan Sekadar Tambal Sulam
Ia menilai pendekatan preservasi atau pemeliharaan rutin sudah tidak relevan dengan lonjakan volume kendaraan saat ini.
Solusi yang dibutuhkan, menurutnya, adalah rekonstruksi total agar kapasitas jalan mampu mengimbangi pertumbuhan lalu lintas.
“Sudah tidak memadai jika hanya pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” tegasnya lagi.
Rest Area Minim, Investor Terkendala Izin
Tak hanya jalan utama, keterbatasan fasilitas rest area di ruas tol yang ada juga menjadi sorotan.
Untuk mempercepat pembangunan, Andi Iwan mendorong keterlibatan swasta secara lebih luas, tidak hanya bergantung pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Baca Juga: Persipura Kudeta Puncak! Hajar PSIS 3-1, Mutiara Hitam Tekan PSS Sleman
Namun, minat investor yang sebenarnya cukup tinggi masih terbentur proses perizinan yang dinilai berbelit.
“Tidak harus BUJT. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat,” katanya.
Belajar dari Lintasan Merak–Bakauheni
Di sisi lain, ia menilai pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni sudah cukup baik, meski tetap perlu penyempurnaan.
Menurutnya, pola distribusi kendaraan yang adaptif bisa menjadi contoh untuk mengurai kemacetan di wilayah lain, termasuk Sulawesi.
Ia mengusulkan pemisahan jalur kendaraan besar dan kecil, serta pengalihan arus saat terjadi lonjakan kepadatan.
“Koordinasi operator dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan merata dan tidak terjadi penumpukan,” pungkasnya.
Ketimpangan infrastruktur di Indonesia timur kembali membuka fakta lama: pembangunan belum sepenuhnya merata.
Tanpa percepatan konkret, kemacetan di Sulawesi Selatan bukan hanya soal waktu—melainkan ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi kawasan. (*)
Editor : Ali Sodiqin