RADARBANYUWANGI.ID – Setelah bertahun-tahun terpinggirkan akibat pendangkalan dan minim aktivitas, Pelabuhan Panarukan kini mulai bangkit. Pemerintah pusat hingga daerah bergerak cepat, menyiapkan jalur kapal perintis hingga membenahi sistem kerja pelabuhan.
Namun di balik optimisme itu, tantangan klasik masih membayangi: apakah revitalisasi ini benar-benar mampu menghidupkan kembali denyut ekonomi kawasan timur Jawa?
Baca Juga: Bangkit dari Nol, Novi Bojonegoro Buktikan PNM Mekaar Bisa Cetak Juragan Baru di Desa
Sinyal kebangkitan itu kian nyata setelah dorongan dari anggota DPR RI, Nasim Khan, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), mulai ditindaklanjuti.
Di saat yang sama, usulan Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, terkait pembukaan jalur pelayaran perintis hampir memasuki tahap realisasi.
Jalur Perintis Dibuka, Panarukan Masuk Peta Nasional
Kepala KSOP Kelas VI Panarukan, Herland Aprilyanto, memastikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan telah merespons serius pengembangan pelabuhan ini.
“Tahun 2027 akan beroperasi kapal perintis rute Panarukan–Kalianget–Kangean–Sapeken–Celukan Bawang–Labuhan Lombok–Bima–Labuan,” ujarnya.
Rute tersebut akan dilayani armada Kapal Sabuk Nusantara 51, yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas wilayah terpencil.
Langkah ini menjadi titik balik penting. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Panarukan kembali masuk dalam peta jalur pelayaran nasional.
Infrastruktur Mulai Dibangun, Sistem Kerja Masih Disorot
Meski sejumlah perbaikan fisik telah dilakukan dan aktivitas mulai berjalan bertahap, Herland menegaskan bahwa persoalan utama bukan hanya infrastruktur, tetapi juga tata kelola.
Salah satu sorotan utama adalah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) yang selama ini belum memiliki sistem terstruktur.
“Tenaga kerja harus terdata dan terorganisasi dengan baik. Ini kunci kelancaran aktivitas pelabuhan,” tegasnya.
Baca Juga: Neutron Jadi Kunci, Try Out TKA SD Banyuwangi Naik Level dengan Sistem Ujian Modern
Saat ini, pekerja TKBM memang sudah ada, namun belum memiliki standar baku terkait tarif, organisasi, hingga mekanisme kerja. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat operasional jika tidak segera dibenahi.
Sertifikasi Wajib, Profesionalitas Dikejar
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mendorong penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pelabuhan.
Setiap tenaga kerja diwajibkan memiliki sertifikasi resmi guna meningkatkan profesionalitas dan keselamatan kerja.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya mengubah wajah Pelabuhan Panarukan—dari pelabuhan tradisional menjadi simpul logistik modern.
Masalah Lama: Pendangkalan Belum Tuntas
Di sisi lain, Nasim Khan mengingatkan bahwa revitalisasi tidak akan berhasil tanpa menyelesaikan akar masalah utama: pendangkalan alur pelayaran.
Baca Juga: BBM Non Subsidi Melonjak, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400 per Liter, Pertamina Tetap Tahan Pertalite
“Pendangkalan membuat kapal besar tidak bisa bersandar. Ini yang membuat aktivitas pelabuhan mati,” ujarnya.
Masalah ini telah berlangsung lama dan menjadi penyebab utama merosotnya fungsi pelabuhan yang dulu dikenal sebagai pusat perdagangan penting sejak era kolonial.
Jika tidak segera ditangani, ancaman stagnasi akan kembali menghantui meski jalur pelayaran dibuka.
Potensi Besar, Momentum Penentu
Padahal, Situbondo memiliki potensi maritim besar dengan garis pantai sekitar 160 kilometer. Ditambah dengan konektivitas darat yang semakin baik menuju Banyuwangi dan kawasan Tapal Kuda, peluang pengembangan logistik terbuka lebar.
Nasim menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk menjadikan Panarukan sebagai simpul distribusi baru di Jawa Timur bagian timur.
“Kalau serius direvitalisasi, ini bisa jadi pusat logistik strategis dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Taruhan Besar Revitalisasi
Kebangkitan Pelabuhan Panarukan kini menjadi taruhan besar bagi pemerintah. Bukan hanya soal membangun pelabuhan, tetapi juga menghidupkan kembali ekosistem ekonomi yang sempat mati suri.
Sinergi antara pemerintah pusat, Pelindo, dan pemerintah daerah menjadi kunci. Tanpa koordinasi yang solid, proyek ini berisiko kembali terjebak dalam siklus lama: pembangunan tanpa keberlanjutan.
Kini, publik menunggu—apakah Panarukan benar-benar akan bangkit sebagai gerbang ekonomi baru, atau kembali tenggelam di tengah ambisi yang tak tuntas. (*)
Editor : Ali Sodiqin