RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Keputusan ini disebut sebagai arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di tengah fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan geopolitik global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kebijakan tersebut sudah menjadi kesepakatan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil. Namun di balik kepastian itu, pemerintah juga mengakui bahwa ruang fiskal tetap berada dalam tekanan dinamika harga minyak mentah dunia (ICP).
“Kami sudah bersepakat, atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi pemerintah dalam menjaga harga energi di tengah ketidakpastian global. Namun Bahlil juga membuka kemungkinan bahwa kebijakan ini bisa bertahan lebih lama, selama kondisi ekonomi dan ICP tetap stabil.
“Insya Allah sampai selama-lamanya ya. Tapi ini tergantung harga ICP. Kalau sampai 100 dolar AS masih aman dalam APBN,” jelasnya.
Saat ini, rata-rata ICP tercatat berada di kisaran 77 dolar AS per barel sejak awal tahun. Angka tersebut dinilai masih dalam batas aman fiskal, meski terdapat selisih (split) sekitar 7 dolar AS dari asumsi sebelumnya.
“Sekarang rata-rata ICP Januari sampai sekarang tidak lebih dari 77 dolar AS. Jadi kita itu baru split 7 dolar AS,” tambahnya.
Di sisi lain, kebijakan penahanan harga BBM subsidi ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah sebelumnya juga menegaskan bahwa subsidi energi harus tepat sasaran, terutama untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Presiden Prabowo Subianto bahkan secara terbuka mengingatkan agar kelompok masyarakat mampu tidak lagi menikmati subsidi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat kecil.
“Yang orang-orang kuat, orang-orang kaya, kalau mau pakai bensin mahal, ya bayar harga pasar. Kita ini bela rakyat miskin,” tegas Prabowo dalam taklimat Kabinet Merah Putih, dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.
Prabowo menekankan bahwa sekitar 80 persen subsidi BBM ditujukan untuk masyarakat kecil, sehingga distribusinya harus benar-benar tepat sasaran di tengah tekanan harga energi global.
Pemerintah juga mulai mengantisipasi tantangan jangka pendek akibat ketidakpastian pasokan energi dunia. Salah satunya dengan strategi pengendalian konsumsi BBM dalam periode satu tahun ke depan.
“Untuk BBM bersubsidi akan kita pertahankan untuk rakyat kecil. Kita akan pertahankan untuk 80 persen rakyat kita,” ujar Prabowo.
Namun di balik komitmen tersebut, pemerintah juga mengakui bahwa tahun berjalan hingga 12 bulan ke depan menjadi periode krusial dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Jangka pendek yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini. Setelah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat,” tambahnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa stabilitas harga BBM subsidi tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk konflik geopolitik, pasokan energi, dan pergerakan harga minyak dunia.
Dengan kebijakan harga yang ditahan hingga 2026, pemerintah kini berada di antara dua tekanan besar: menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga keseimbangan APBN di tengah ketidakpastian energi global yang belum mereda. (*)
Editor : Ali Sodiqin