RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah terus mengakselerasi transformasi digital untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dijalankan adalah digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang diuji coba di Kabupaten Banyuwangi.
Melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), pemerintah saat ini tengah mematangkan implementasi sistem bansos digital yang nantinya akan diterapkan secara nasional.
Uji Coba di Banyuwangi Berjalan Baik
Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional, Tubagus Nugraha, mengungkapkan bahwa pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Banyuwangi secara umum berjalan lancar.
Salah satu indikatornya adalah pelaksanaan masa sanggah yang berlangsung dengan cukup aktif. Tercatat sebanyak 9.639 Kartu Keluarga (KK) mengajukan sanggah, dengan 7.166 KK di antaranya berhasil diproses.
“Pelaksanaan masa sanggah sudah dieksekusi dengan baik, termasuk peran Tim Komunikasi Publik dalam mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat,” ujar Tubagus dalam rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Siap Diperluas ke 42 Kabupaten/Kota
Menindaklanjuti hasil piloting tersebut, pemerintah kini fokus memperkuat kesiapan implementasi di 42 kabupaten/kota lainnya.
Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, menyebut sejumlah langkah penguatan tengah dilakukan.
Di antaranya:
-
Pemenuhan jumlah agen pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di 18 daerah
-
Aktivasi identitas kependudukan bagi para pendamping
-
Penguatan sistem keamanan data
-
Integrasi data lintas sektor secara real time
Langkah ini diharapkan mampu memastikan implementasi digitalisasi bansos berjalan optimal di berbagai daerah.
Teknologi Canggih Diterapkan
Dalam pengembangan sistem, pemerintah juga menambahkan berbagai fitur teknologi mutakhir guna meningkatkan akurasi dan keamanan.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah fitur liveness detection untuk mendukung proses pengenalan wajah (face recognition), sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan data.
Selain itu, sistem juga diperkuat dengan teknologi Automated Biometric Identification System (ABIS) yang berfungsi meningkatkan keandalan identifikasi penerima bantuan.
“Kementerian PANRB bersama KPTDP memastikan piloting ini dapat menjadi dasar implementasi nasional ke depan,” ujar Adi.
Dorong Transparansi dan Akurasi Data
Digitalisasi bansos diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik dalam penyaluran bantuan, seperti data ganda, salah sasaran, hingga minimnya transparansi.
Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah dapat melakukan verifikasi data secara lebih cepat dan akurat, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan sanggahan.
Bahas Integrasi Layanan Digital Lainnya
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membahas pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk sektor lain.
Beberapa di antaranya meliputi:
-
Layanan perpajakan
-
Reformasi subsidi energi
-
Integrasi data kependudukan
Sejumlah pejabat lintas kementerian turut hadir dalam pertemuan ini, termasuk dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, serta Kementerian Dalam Negeri.
Menuju Transformasi Digital Nasional
Langkah digitalisasi bansos menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam membangun sistem layanan publik berbasis digital yang terintegrasi.
Jika implementasi di 42 daerah berjalan sukses, sistem ini akan diperluas secara nasional sebagai standar baru penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Dengan pendekatan berbasis teknologi, pemerintah berharap distribusi bansos ke depan semakin tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Transformasi ini sekaligus menjadi fondasi penting menuju pemerintahan digital yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
Editor : Ali SodiqinSumber : menpan.go.id