RADARBANYUWANGI.ID – Pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) diproyeksikan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026, namun hingga kini lokasi penyelenggaraan masih belum menemui kepastian. Sejumlah daerah mulai mengemuka sebagai kandidat kuat, mulai dari Surabaya, Jakarta, Situbondo, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sumatera Barat.
Ketidakpastian lokasi ini menjadi sorotan utama dalam penutupan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PWNU Jawa Timur di Pesantren Sunan Bejagung 2, Tuban, Minggu (12/4), ketika Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Achyar secara terbuka menyampaikan harapannya agar agenda lima tahunan organisasi terbesar di Indonesia itu tetap berjalan sesuai siklus.
“Pelaksanaan Muktamar NU pada awal Agustus, tanggal 1–5 Agustus, itu sudah siklus muktamar, karena muktamar sebelumnya di Jombang juga Agustus,” ujar Kiai Miftahul Achyar.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal awal bahwa PBNU mulai mematangkan tahapan persiapan Muktamar 2026, meski aspek paling krusial—yakni lokasi—masih dalam tahap pembahasan intensif.
Lokasi Muktamar Jadi Arena Tarik Menarik
Di hadapan ratusan peserta Muskerwil yang terdiri atas pengurus harian, badan otonom, lembaga PWNU, hingga PCNU se-Jawa Timur, Kiai Miftah menegaskan bahwa keputusan tempat pelaksanaan belum final.
“Soal tempat, kita rapatkan dulu, apakah Surabaya atau Jakarta, bisa juga pesantren, apakah di Pesantren Walisongo, Situbondo, asuhan KH Cholil Asad, yang all in, atau pesantren tuan guru di NTB yang juga sudah lama minta, ataukah di Sumbar yang didukung tiga provinsi,” katanya.
Pernyataan ini memperlihatkan adanya persaingan dan lobi antardaerah untuk menjadi tuan rumah forum tertinggi NU tersebut.
Surabaya dan Jakarta dianggap memiliki keunggulan infrastruktur dan akses nasional, sementara opsi pesantren di Situbondo, NTB, dan Sumbar dinilai membawa simbol kuat tentang akar sejarah NU sebagai organisasi yang lahir dari rahim pesantren.
Angle inilah yang diperkirakan akan menjadi perdebatan utama dalam proses penentuan lokasi: antara efisiensi pusat kota atau kembali ke basis tradisi pesantren.
Kiai Miftah Tegaskan Ruh Pesantren dalam Sejarah NU
Lebih jauh, Rais Aam PBNU menekankan bahwa aspek teknis tidak boleh mengaburkan sejarah besar NU sebagai organisasi yang lahir dari tradisi pesantren.
Menurutnya, pesantren bukan sekadar tempat pendidikan, melainkan pusat kaderisasi yang memiliki akar historis sejak masa Rasulullah.
“Jadi, sejarah pesantren itu sudah ada sejak Rasulullah yakni ashabush shuffa yang menjadi tempat kaderisasi santri dari berbagai negara,” ujarnya.
Ia mencontohkan tokoh-tokoh besar Islam yang lahir dari proses kaderisasi tersebut, termasuk Abu Hurairah dan figur-figur besar lain dalam sejarah Islam.
Narasi ini sekaligus memperkuat peluang lokasi berbasis pesantren sebagai tempat Muktamar 2026, karena dinilai lebih sejalan dengan jati diri dan simbol ideologis NU.
Kritik Keras Soal Amanah Qonun Asasi dan Ekonomi Warga NU
Dalam pidatonya, Kiai Miftah juga melontarkan kritik yang cukup tajam terkait perjalanan NU saat ini.
Ia menyinggung simbol tongkat Nabi Musa yang selama ini menjadi perlambang amanah perjuangan para muassis NU.
“Masalahnya, NU sekarang belum melaksanakan simbol yang dilambangkan tongkat Nabi Musa yang sakti dalam membasmi kemaksiatan dan menyejahterakan umat,” katanya.
Menurutnya, secara jumlah warga NU sangat dominan di Indonesia, namun kekuatan ekonomi jamaah belum sebanding dengan besarnya basis massa.
“Faktanya, warga NU yang mencapai 87 persen dari 95 persen Muslim Indonesia itu masih unggul ekonomi sekitar 30 persen,” ujarnya.
Pernyataan ini menjadi kritik serius terhadap agenda pemberdayaan ekonomi umat yang dinilai belum maksimal.
PWNU Jatim Minta Supremasi Rais Aam Diteguhkan
Dalam forum yang sama, Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH Abd Matin Djawahir juga menyuarakan pesan yang tak kalah kuat.
Ia meminta agar NU kembali berpegang teguh pada Qonun Asasi serta mempertegas posisi syuriyah sebagai pimpinan tertinggi organisasi.
“Kemanapun NU, jangan lupa Qonun Asasi. Jangan sampai melenceng dari sejarah awal berdirinya,” tegasnya.
Ia mengibaratkan struktur NU seperti hubungan antara kiai dan santri, di mana Rais Aam menempati posisi sentral.
“Rais Aam ibarat kiai, dan Ketua Tanfidziyah ibarat santri,” katanya.
Pernyataan ini dibaca banyak pihak sebagai pesan politik organisasi menjelang Muktamar 2026, terutama terkait arah kepemimpinan dan tata kelola internal NU di abad kedua.
Lebih tegas lagi, Kiai Matin mengingatkan agar tidak ada institusi yang melampaui kewenangan Rais Aam.
“Jangan sampai ada lembaga di atas PBNU, apapun namanya. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Rais Aam,” ujarnya.
Muskerwil Rumuskan Agenda Strategis untuk Muktamar 2026
Selain soal waktu dan lokasi Muktamar, Muskerwil PWNU Jatim juga merumuskan sejumlah usulan strategis yang akan dibawa menuju Munas, Konbes, dan Muktamar ke-35 NU.
Beberapa agenda prioritas yang mengemuka antara lain:
-
penguatan tiga pilar pemberdayaan ekonomi, meliputi UMKM, hilirisasi pertanian/perhutanan sosial, dan filantropi/ZIS;
-
layanan kesehatan dan farmasi berbasis jamaah, melalui penguatan RS NU dan klinik;
-
pelembagaan Aswaja dan AHWA;
-
penguatan peran pesantren dalam kaderisasi dan pelayanan umat.
Agenda-agenda tersebut diproyeksikan menjadi tema besar Muktamar, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi dan sosial warga NU ke depan.
Muktamar NU 2026 Diprediksi Jadi Penentu Arah Abad Kedua
Muktamar ke-35 NU tidak sekadar agenda rutin lima tahunan.
Forum ini dipandang sebagai momen penentu arah organisasi memasuki abad kedua, baik dari sisi kepemimpinan, posisi kelembagaan, hingga agenda pemberdayaan ekonomi umat.
Dengan lokasi yang masih menjadi arena pembahasan dan tarik-menarik kepentingan, keputusan final PBNU terkait tempat pelaksanaan dipastikan akan menjadi perhatian nasional.
Apakah Muktamar akan digelar di kota besar seperti Surabaya atau Jakarta, atau justru kembali ke basis historis pesantren di Situbondo, NTB, atau Sumbar, kini menjadi isu yang paling dinanti warga Nahdliyin. (*)
Editor : Ali Sodiqin