RADARBANYUWANGI.ID – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, memberikan sejumlah masukan strategis kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait langkah pemerintah dalam menghadapi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kian tertekan akibat dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Kalla dalam konferensi pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (5/4/2026).
Ia menilai pemerintah saat ini berada dalam posisi sulit karena harus menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan kebutuhan pembangunan tetap berjalan.
Defisit Berarti Utang, Pemerintah Hadapi Dilema
Dalam penjelasannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa defisit anggaran tidak bisa dilepaskan dari konsekuensi meningkatnya utang negara.
“Pemerintah mempunyai dilema, karena salah satu masalah yang kita hadapi adalah defisit. Defisit itu artinya utang,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jika defisit tidak dikendalikan dengan baik, maka beban utang pemerintah akan terus membesar dan berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi di masa depan.
Menurutnya, kehati-hatian dalam mengelola anggaran menjadi kunci agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.
Batas Defisit 3 Persen Jadi Pertimbangan Penting
Jusuf Kalla juga menyoroti wacana dari sejumlah menteri yang mengusulkan peningkatan batas defisit di atas 3 persen. Namun, Presiden Prabowo disebut tetap berkomitmen menjaga defisit pada angka maksimal 3 persen.
Kebijakan tersebut, menurut JK, tentu membawa konsekuensi terhadap pengeluaran negara.
“Kalau tetap 3 persen berarti ada pengeluaran yang harus dikurangi. Pertanyaannya, yang mana?” katanya.
Lima Saran Penting: Jangan Pangkas Sektor Vital
Dalam menghadapi situasi tersebut, Jusuf Kalla menyampaikan lima poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ia secara tegas meminta agar pemerintah tidak memangkas anggaran pada sektor-sektor krusial yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Adapun sektor yang diminta untuk tidak dikurangi meliputi:
-
Dana transfer ke daerah
-
Anggaran pendidikan
-
Anggaran kesehatan
-
Anggaran infrastruktur
-
Program layanan publik dasar lainnya
Menurutnya, pengurangan pada sektor-sektor tersebut akan berdampak signifikan, terutama bagi masyarakat di daerah yang sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Jangan mengurangi hal-hal tersebut. Ini sangat berbahaya bagi daerah dan masyarakat,” tegasnya.
Dampak Langsung ke Daerah dan Masyarakat
Jusuf Kalla menilai, pemangkasan anggaran pada sektor strategis akan memperlambat pembangunan daerah dan berpotensi menurunkan kualitas layanan publik.
Dana transfer ke daerah, misalnya, menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program pembangunan di tingkat lokal. Begitu pula dengan anggaran pendidikan dan kesehatan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Jika anggaran tersebut dikurangi, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas, terutama di wilayah yang masih bergantung pada intervensi pemerintah pusat.
Dorong Evaluasi Anggaran Non-Prioritas
Sebagai solusi, Jusuf Kalla mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pos-pos anggaran lain yang dinilai masih bisa dikurangi atau ditunda.
Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan sektor-sektor prioritas.
“Evaluasi anggaran yang bisa dikurangi atau ditunda, tapi jangan lima hal ini karena dampaknya sangat besar di daerah,” tandasnya.
Tantangan Global Perlu Strategi Tepat
Situasi defisit APBN saat ini tidak lepas dari tekanan global, termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada ekonomi dunia.
Dalam konteks tersebut, Jusuf Kalla menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang cermat dan terukur agar tidak memperburuk kondisi fiskal, sekaligus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Dengan berbagai tantangan tersebut, kebijakan pengelolaan anggaran diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. (*)
Editor : Ali Sodiqin