RADARBANYUWANGI.ID – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam tiga bulan ke depan.
Peringatan itu disampaikan menyusul meningkatnya tekanan global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, ditambah kebijakan impor kendaraan yang dinilai berpotensi menekan industri nasional.
“Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut,” ujar Said dalam konferensi pers daring, Senin (6/4).
Perang Timur Tengah Picu Tekanan Biaya Produksi
Said menjelaskan, salah satu faktor utama yang memicu ancaman PHK adalah eskalasi perang di Timur Tengah, khususnya ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Menurutnya, konflik tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga energi global, terutama bahan bakar minyak dan biaya listrik industri.
Meski pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi untuk masyarakat, biaya energi di sektor industri tetap mengikuti mekanisme pasar global.
Akibatnya, banyak perusahaan mulai mengalami pembengkakan biaya operasional.
“Panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya energi lainnya,” jelasnya.
Sektor yang paling rentan terdampak disebut berasal dari industri padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan manufaktur.
Sinyal Awal Sudah Terasa di Pabrik
Said mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan di sejumlah kawasan industri mulai memberikan sinyal kepada serikat pekerja di tingkat pabrik.
Walaupun belum seluruhnya masuk tahap PHK massal, indikasi efisiensi tenaga kerja mulai terlihat.
Menurutnya, jika biaya energi dan bahan baku terus meningkat, maka pengurangan jumlah pekerja akan menjadi opsi yang diambil perusahaan.
Pekerja kontrak disebut menjadi kelompok yang paling rentan terkena dampak pertama.
“Kalau order berkurang, otomatis karyawan kontraknya di-PHK. Tidak diperpanjang kontraknya,” tegasnya.
Soroti Impor 160 Ribu Mobil Pikap
Selain faktor perang, Said juga menyoroti kebijakan impor 160 ribu mobil pikap dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi memukul industri otomotif dan manufaktur dalam negeri.
Menurutnya, jika kendaraan tersebut diproduksi di Indonesia, peluang penyerapan tenaga kerja bisa sangat besar.
“Harusnya bisa menyerap 20 ribu hingga 50 ribu tenaga kerja. Peluang itu hilang,” katanya.
Said bahkan menyebut kebijakan impor itu justru lebih menguntungkan tenaga kerja negara asal produsen.
Ancaman bagi Buruh Kontrak
KSPI memprediksi, jika kebijakan impor terus berlanjut dan tekanan biaya produksi semakin berat, maka perusahaan akan memilih langkah efisiensi.
Langkah pertama yang biasanya dilakukan adalah tidak memperpanjang kontrak pekerja.
Hal ini dinilai sangat berbahaya bagi stabilitas ketenagakerjaan nasional, khususnya di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.
“Kalau dikerjakan di Indonesia, akan memperpanjang kontrak dan menambah tenaga kerja baru,” pungkas Said.
KSPI Minta Pemerintah Bertindak
KSPI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif guna mencegah gelombang PHK massal.
Salah satunya dengan menjaga stabilitas harga energi untuk sektor industri dan memberi ruang lebih besar bagi produksi dalam negeri.
Jika tidak ada intervensi cepat, tekanan terhadap industri nasional dikhawatirkan semakin besar dalam kuartal berikutnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin