RADARBANYUWANGI.ID – Kemacetan panjang yang sempat melumpuhkan arus kendaraan di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, menjadi perhatian serius DPR RI.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) turun langsung ke lapangan dan menegaskan perlunya langkah konkret agar antrean panjang tidak kembali terulang, terutama saat musim liburan dan arus mudik.
Menurut BHS, kemacetan di lintasan Ketapang–Gilimanuk tidak disebabkan kekurangan kapal penyeberangan. Persoalan utama justru ada pada minimnya jumlah dermaga di kedua sisi pelabuhan.
“Semua pihak sepakat inti masalahnya bukan kapal yang kurang. Kapal masih cukup banyak. Yang harus ditambah adalah jumlah dermaga, baik di Ketapang maupun Gilimanuk,” tegas BHS saat kunjungan kerja di Pelabuhan Ketapang, Senin (6/4).
Kunjungan tersebut dihadiri perwakilan ASDP, KSOP, Dishub Banyuwangi, kepolisian, TNI AL, serta stakeholder pelabuhan lainnya.
Dermaga Jadi Titik Krusial
BHS menyebut, selama ini jumlah kapal ferry yang melayani jalur Jawa–Bali relatif mencukupi.
Namun, proses bongkar muat dan antrean kendaraan menjadi tersendat karena keterbatasan dermaga sandar.
Akibatnya, kendaraan pribadi, bus wisata, hingga truk logistik harus menunggu berjam-jam.
Ia meminta ASDP tidak hanya fokus pada pengadaan kapal baru, tetapi juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan pengembangan dermaga.
“ASDP juga diberikan anggaran untuk pembelian kapal. Kita harap sebagian anggarannya bisa digunakan untuk pengembangan dermaga,” ujarnya.
Menurutnya, penambahan dermaga adalah solusi jangka panjang paling efektif.
Dermaga Bulusan Harus Permanen
Dalam waktu dekat, salah satu opsi yang dinilai paling realistis adalah mengoptimalkan Dermaga Bulusan.
BHS meminta fasilitas tersebut segera dioperasikan secara permanen agar beban antrean di Ketapang berkurang signifikan.
Selain itu, sisi pasangan di Gilimanuk juga harus segera disiapkan.
“Kita harapkan sebelum Lebaran tahun depan sudah ada realisasi tentang dermaga,” katanya.
Jika tidak segera direalisasikan, kepadatan lalu lintas diperkirakan akan kembali terjadi, terutama saat libur panjang.
Sopir Logistik Keluhkan Jalan Sempit
Selain dermaga, persoalan akses jalan menuju pelabuhan juga menjadi sorotan.
Para sopir logistik mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang dinilai sempit dan rawan menjadi titik bottleneck.
BHS mengaku telah menerima usulan tersebut.
“Permintaan pelebaran jalan dan jembatan dari para sopir logistik akan kita sampaikan ke Kementerian PU dan Dirjen Darat,” tegasnya.
Perbaikan infrastruktur akses darat dianggap penting agar distribusi barang Jawa–Bali tetap lancar.
Wisata Bali Terancam
BHS menegaskan, kemacetan di Ketapang tidak hanya berdampak pada Banyuwangi, tetapi juga bisa mengganggu sektor pariwisata nasional.
Sebab, lintasan ini merupakan gerbang utama wisatawan domestik menuju Bali.
Pemerintah menargetkan 12 juta wisatawan domestik ke Bali pada 2026.
Sementara wisatawan mancanegara ditargetkan mencapai 7,5–8 juta orang.
“Kalau kemacetan seperti ini terus terjadi, target kunjungan wisata bisa sulit tercapai,” ujarnya.
Ia mengaitkan persoalan ini dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana arahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, sektor pariwisata harus dijaga dengan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai.
Banyuwangi Ikut Terdampak
Kemacetan di Ketapang juga dikhawatirkan berdampak pada citra Banyuwangi sebagai daerah wisata.
Pasalnya, banyak wisatawan yang melintasi Banyuwangi menuju Bali juga memanfaatkan waktu untuk singgah ke destinasi lokal seperti Kawah Ijen, Pulau Merah, dan Bangsring Underwater.
Jika akses pelabuhan terganggu, potensi kunjungan wisata ke Banyuwangi juga ikut terdampak.
Karena itu, BHS berharap tahun depan arus kendaraan di Ketapang bisa jauh lebih lancar.(fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin