RADARBANYUWANGI.ID – Video viral yang menampilkan deretan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) memicu beragam spekulasi di media sosial. Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi resmi.
Dadan menegaskan, informasi yang menyebut pengadaan kendaraan tersebut mencapai 70 ribu unit tidak benar.
Menurutnya, jumlah realisasi pengadaan hingga saat ini tercatat 21.801 unit dari total 25 ribu unit yang dianggarkan pada tahun 2025.
“Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (7/4).
Viral di Media Sosial, BGN Beri Penjelasan
Klarifikasi ini disampaikan menyusul ramainya video di berbagai platform media sosial yang memperlihatkan puluhan hingga ratusan motor listrik baru dengan logo BGN.
Video tersebut memunculkan spekulasi publik mengenai jumlah pengadaan dan tujuan penggunaannya.
Sebagian warganet bahkan menduga jumlah kendaraan mencapai puluhan ribu unit lebih dari yang sebenarnya.
Namun, Dadan memastikan angka 70 ribu unit adalah informasi yang tidak sesuai fakta.
“Kabar itu tidak benar,” tegasnya.
Untuk Operasional Program Makan Bergizi Gratis
Dadan menjelaskan, pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
Kendaraan roda dua itu disiapkan untuk menunjang operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Program MBG sendiri menjadi salah satu program prioritas nasional untuk memperkuat layanan pemenuhan gizi masyarakat.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG,” ujarnya.
Dengan kendaraan operasional tersebut, diharapkan mobilitas petugas lapangan dapat lebih efektif dalam menjalankan distribusi, pengawasan, dan koordinasi program.
Belum Dibagikan, Masih Proses BMN
Meski jumlah unit yang sudah tersedia cukup besar, Dadan memastikan kendaraan tersebut belum didistribusikan kepada pihak terkait.
Saat ini, seluruh unit masih harus melalui tahapan administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Setelah seluruh proses pencatatan dan legalitas aset negara selesai, barulah kendaraan dapat disalurkan ke masing-masing Kepala SPPG.
“Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” jelasnya.
Pengadaan Bertahap Sejak Desember 2025
Lebih lanjut, Dadan menyebut proses realisasi pengadaan motor dilakukan secara bertahap.
Tahapan pengadaan mulai berjalan sejak Desember 2025, dan terus berproses hingga saat ini.
Dari total pesanan 25 ribu unit, sebanyak 21.801 unit telah terealisasi.
Artinya, masih ada sisa unit yang menunggu penyelesaian proses pengadaan.
Publik Diminta Tidak Terpengaruh Hoaks
BGN juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi liar mengenai pengadaan kendaraan operasional untuk program MBG.
Dadan menegaskan, pengadaan tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional program pemerintah dan bukan pengadaan di luar rencana anggaran resmi. (*)
Editor : Ali Sodiqin