RADARBANYUWANGI.ID – Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mendorong perluasan jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan madrasah dan pondok pesantren.
Pasalnya, hingga saat ini cakupan program tersebut dinilai masih sangat rendah dibandingkan sekolah umum.
Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Bidang Pendidikan yang digelar secara daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (6/4), Nasaruddin mengungkapkan bahwa jangkauan MBG di madrasah dan pesantren baru berada di kisaran 10–12 persen.
“Jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren masih sekitar 10–12 persen, jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Menurut Menag, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena santri dan siswa madrasah merupakan kelompok yang sangat membutuhkan program tersebut, terutama dari sisi ekonomi.
“Jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya bisa ditingkatkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pondok pesantren sebenarnya memiliki kesiapan yang baik dalam mengimplementasikan program MBG.
Hal ini karena sistem pengelolaan konsumsi di pesantren sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama.
“Di pesantren hampir tidak ada risiko kesehatan terkait pangan. Ini karena mereka sudah terbiasa dengan sistem dapur mandiri yang terkelola dengan baik,” jelasnya.
Ketimpangan jangkauan program ini menjadi sorotan, mengingat jumlah peserta didik di madrasah dan pesantren mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia.
Dengan cakupan yang masih terbatas, potensi manfaat program MBG dinilai belum maksimal dirasakan kelompok tersebut.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam pertemuan tersebut, diketahui bahwa saat ini telah terbentuk lebih dari 26.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai bagian dari implementasi program MBG.
“Kami memberikan apresiasi karena saat ini sudah ada lebih dari 26.000 SPPG yang terbentuk,” ujarnya.
Meski demikian, Said mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program, khususnya terkait tata kelola dan distribusi layanan.
“Dalam realisasinya memang masih ada kendala. Namun, Kepala BGN berkomitmen untuk memperbaiki aspek tata kelola,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi pelajar. Ke depan, pemerintah diharapkan mampu memperluas jangkauan program secara merata, termasuk di lingkungan madrasah dan pondok pesantren.
Dengan perluasan tersebut, diharapkan kesenjangan akses gizi antara siswa sekolah umum dan santri dapat ditekan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan. (*)
Editor : Ali Sodiqin