RADARBANYUWANGI.ID - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan pandangan kritis terkait beban subsidi energi yang kian menghimpit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Di tengah gejolak geopolitik global, JK mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan langkah berani dengan mengurangi subsidi energi dan melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam pertemuan di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), tokoh yang akrab disapa JK ini menyoroti bahwa mempertahankan subsidi saat harga minyak dunia melonjak hanya akan memperlebar defisit anggaran.
Menurutnya, ketergantungan pada utang untuk menutupi subsidi justru akan menjadi beban jangka panjang bagi seluruh masyarakat.
"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," tegas Jusuf Kalla.
Kenaikan harga minyak dunia saat ini dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Kondisi eksternal ini telah memaksa banyak negara untuk melakukan langkah penghematan ekstrem guna menghindari krisis energi domestik.
JK tidak memungkiri bahwa kebijakan menaikkan harga BBM selalu sensitif dan berpotensi memicu protes.
Namun, berdasarkan pengalamannya selama dua dekade di pemerintahan, ia meyakini masyarakat akan memahami kebijakan tersebut selama pemerintah mampu memberikan penjelasan yang jujur dan transparan mengenai alasan di balik keputusan tersebut.
"Jadi pilihan, ini masalah pilihan. Pengalaman saya selama 20 tahun memang kalau dijelaskan kepada rakyat dengan baik, rakyat akan menerimanya. Pada 2005 dan 2014, tidak ada demo karena kita menjelaskan dengan baik. Apalagi ini masalah eksternal. Eksternal itu artinya terpaksa bagi kita," jelasnya.
Selain masalah anggaran, JK juga memberikan perspektif mengenai efektivitas pengendalian konsumsi BBM.
Ia mengkritisi kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) yang kerap diterapkan untuk menekan mobilitas.
Menurutnya, WFH seringkali tidak efektif karena faktor kejenuhan yang membuat orang tetap keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi.
Sebaliknya, kenaikan harga secara natural akan mendorong masyarakat untuk melakukan penyesuaian pola transportasi secara mandiri.
"Kalau (harga) naik, itu yang motor pasti kurang, pasti tinggal di rumah, pasti mungkin naik kendaraan umum macam-macam. Itu lebih efektif dibanding tadi itu harus semua tinggal di rumah," imbuh JK, menutup wawancara tersebut.
Editor : Lugas Rumpakaadi