RADARBANYUWANGI.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, menyoroti serius kemacetan parah yang melumpuhkan jalur menuju Pelabuhan Ketapang hingga awal April 2026.
Kemacetan yang mengular hingga belasan kilometer tersebut dinilai bukan sekadar persoalan lalu lintas, melainkan telah menjelma menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat di wilayah Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat.
“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak ekonomi rakyat,” tegas Sonny, Kamis (2/4/2026).
Sebagai legislator yang membidangi pertanian, kelautan, dan perikanan, Sonny menilai dampak kemacetan sudah bersifat sistemik. Ia menyebut, distribusi logistik terganggu parah sehingga merugikan berbagai sektor.
Produk hortikultura seperti sayur dan buah dari Jawa Timur dilaporkan membusuk di atas truk akibat antrean panjang. Para petani pun harus menanggung kerugian yang tidak sedikit.
“Kerugian yang dialami petani dan peternak bisa mencapai miliaran rupiah,” ujarnya.
Tak hanya itu, sektor peternakan juga terdampak. Hewan ternak yang terjebak macet dalam waktu lama mengalami stres hingga penyusutan bobot badan secara drastis.
Sementara itu, nelayan juga ikut merugi akibat kualitas ikan segar yang menurun bahkan membusuk sebelum sampai ke pasar.
“Semua ini akan bermuara pada inflasi daerah, harga naik, dan masyarakat yang akhirnya menanggung akibatnya,” tambahnya.
Kritik Manajemen Logistik dan Infrastruktur
Sonny juga mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Skema Tiba-Bongkar-Berangkat (TBB) maupun penambahan armada kapal disebut hanya solusi jangka pendek.
Mengacu pada data Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, ia menyebut hampir 50 persen kapal justru menganggur di tengah laut karena antrean panjang untuk sandar di pelabuhan.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada minimnya jumlah dermaga sebagai titik bongkar muat.
“Mau ditambah seribu kapal pun, kalau dermaganya tidak ditambah, kemacetan ini akan jadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan potensi risiko keselamatan jika terlalu banyak kapal mengapung menunggu giliran sandar.
“Jangan hanya sibuk retorika kalau di lapangan rakyat masih terjebak berjam-jam hanya untuk bergerak puluhan meter,” cetusnya.
Desak Langkah Luar Biasa Pemerintah
Mantan aktivis GMNI tersebut mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah luar biasa (extraordinary measures) untuk mengurai persoalan ini secara permanen.
Ia mengusulkan tiga langkah strategis yang harus segera dilakukan. Pertama, evaluasi total terhadap kinerja otoritas pelabuhan dan manajemen logistik di jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk.
Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya penambahan dermaga baru guna mengimbangi lonjakan volume kendaraan.
Ketiga, memperkuat koordinasi lintas sektoral dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.
“Jalur Ketapang–Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat bisa lumpuh,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III tersebut.
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya melakukan peninjauan lapangan tanpa solusi konkret.
“Saya minta pemerintah segera hadir dengan solusi nyata, bukan sekadar datang meninjau lalu pulang tanpa hasil,” pungkasnya.
Dengan tekanan yang terus meningkat dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat agar kemacetan di jalur strategis nasional ini tidak terus berulang dan merugikan masyarakat luas. (*)
Editor : Ali Sodiqin