RADARBANYUWANGI.ID – Kebijakan work from home (WFH) yang akan segera diberlakukan pemerintah bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta dipastikan tidak akan mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa seluruh layanan kepada masyarakat, khususnya distribusi makanan bergizi, tetap berjalan optimal meski ada penyesuaian pola kerja.
“Apapun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan. Distribusi kepada penerima manfaat harus sesuai jadwal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).
Dadan menjelaskan, penyaluran program MBG akan tetap mengikuti kalender kegiatan penerima manfaat, terutama sekolah. Artinya, tidak ada pengurangan layanan meskipun kebijakan WFH diterapkan.
“Kalau sekolah masuk lima hari, maka distribusi MBG juga lima hari. Ini tetap berjalan normal,” tegasnya.
Tak hanya bagi pelajar, program ini juga menyasar kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dadan memastikan kelompok tersebut tetap mendapatkan layanan tanpa perubahan.
“Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita harus tetap berjalan seperti biasa, bahkan diharapkan lebih diintensifkan,” tambahnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat terkait potensi terganggunya layanan publik akibat kebijakan kerja fleksibel yang tengah disiapkan pemerintah.
Dadan menegaskan, pihaknya akan menyesuaikan sistem kerja internal agar tetap sejalan dengan kebijakan WFH tanpa mengurangi kualitas layanan.
“Kami akan menyesuaikan pola kerja, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Selain itu, BGN juga menyatakan dukungan terhadap langkah efisiensi pemerintah, termasuk pengaturan penggunaan fasilitas dinas. Menurutnya, efisiensi tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas program strategis nasional.
“Kami optimistis program MBG tetap berjalan efektif sekaligus mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi penghematan anggaran, terutama di tengah dinamika global yang dipengaruhi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, sebelumnya menyebutkan bahwa pengumuman resmi terkait kebijakan tersebut akan segera disampaikan.
“Kemungkinan besar akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Kebijakan WFH ini diperkirakan akan diterapkan satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan anggaran negara.
Di tengah perubahan pola kerja tersebut, komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program prioritas seperti MBG menjadi kunci utama. Program ini tidak hanya berperan dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Dengan jaminan layanan tetap berjalan, masyarakat diharapkan tetap tenang dan terus memanfaatkan program MBG secara optimal demi peningkatan kualitas kesehatan dan gizi nasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin