RADARBANYUWANGI.ID – Kabar gembira datang bagi masyarakat Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi bakal menggulirkan program renovasi rumah tidak layak huni dalam skala besar.
Program ini menyasar puluhan ribu rumah warga dan dipastikan mulai berjalan dalam waktu dekat, tepatnya pada April 2026. Kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan bantuan perumahan.
Tak hanya fokus pada jumlah, program ini juga membawa terobosan baru dalam sistem pendaftaran. Jika sebelumnya bantuan sering dianggap sulit diakses tanpa jalur tertentu, kini warga bisa mendaftar secara mandiri tanpa harus memiliki kedekatan dengan pemerintah.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pembahasannya bahkan dilakukan langsung oleh Dedi Mulyadi bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait.
“Ini kita lagi sama Pak Menteri PKP. Ada dua hal penting yang sedang kita bahas,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Ia menegaskan, Jawa Barat akan menjadi daerah percontohan nasional dalam implementasi program tersebut. Selama ini, akses bantuan rumah tidak layak huni dinilai masih terbatas.
“Selama ini masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan kalau tidak punya akses ke pemerintah atau akses politik. Sekarang warga bisa mendaftar langsung secara perorangan,” jelasnya.
Terobosan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri PKP, Maruarar Sirait. Ia menilai langkah yang diambil Pemprov Jabar merupakan inovasi penting dalam membuka akses bantuan secara lebih luas dan adil.
“Itu terobosan yang luar biasa, memberikan akses kepada rakyat seluas-luasnya, selama mengikuti aturan,” kata Maruarar.
Meski terbuka, program ini tetap memiliki sejumlah syarat utama. Bantuan hanya diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, dengan kriteria rumah tidak layak huni yang dimiliki sendiri.
“Rumahnya harus milik sendiri dan tanahnya tidak bermasalah. Artinya bukan berdiri di lahan orang lain,” tegas Dedi.
Untuk mempermudah proses, pemerintah juga tengah menyiapkan aplikasi digital khusus. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa langsung mengajukan permohonan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.
“Sebentar lagi aplikasinya akan kita siapkan. Ini kerja sama Pemprov Jabar dengan Kementerian PKP,” imbuhnya.
Selain memberikan manfaat langsung berupa hunian layak, program ini juga diyakini mampu menggerakkan roda perekonomian daerah. Setiap proyek renovasi diperkirakan melibatkan sedikitnya tiga tenaga kerja, sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.
Tidak hanya itu, efek domino juga akan dirasakan sektor lain seperti warung makan, toko material bangunan, hingga jasa transportasi.
“Ada puluhan ribu rumah yang akan direnovasi. Ini juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkap Maruarar.
Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi fisik hunian tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi.
Menutup pernyataannya, Dedi Mulyadi menyampaikan pesan penuh harapan kepada masyarakat Jawa Barat.
“Rumah yang roboh akan kita bangun, hati yang rapuh akan kita sembuhkan,” ucapnya.
Dengan skema terbuka dan dukungan lintas sektor, program renovasi rumah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. (*)
Editor : Ali Sodiqin