RADARBANYUWANGI.ID – Nama Muhammad Suryo, bos rokok merek HS, kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/4/2026). Langkah ini merupakan bagian dari pendalaman perkara terkait mekanisme pengurusan cukai dan dugaan praktik suap di lingkungan Ditjen Bea Cukai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Muhammad Suryo diperiksa bersama dua pihak swasta lainnya.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi.
Hingga saat ini, status hukum Muhammad Suryo masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Meski demikian, pemeriksaan terhadap pengusaha besar di industri hasil tembakau ini memunculkan perhatian luas, terutama terkait kemungkinan adanya jaringan lebih besar dalam dugaan suap pengurusan cukai rokok.
Siapa Muhammad Suryo?
Muhammad Suryo dikenal sebagai CEO sekaligus pemilik brand HS Rokok, salah satu produsen rokok kretek lokal yang berkembang cukup pesat di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Magelang.
Bisnisnya disebut berada di bawah Surya Group Holding Company.
Nama HS dalam beberapa tahun terakhir cukup dikenal di pasar regional, khususnya pada segmen rokok kretek lokal yang menyasar pasar menengah hingga bawah.
Ekspansi bisnis perusahaan ini terbilang agresif.
Dalam sejumlah laporan media, perusahaan milik Muhammad Suryo bahkan disebut berencana membuka hingga 10.000 lowongan kerja pada 2026.
Langkah tersebut sempat menjadi sorotan karena dinilai berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja lokal di Jawa Tengah.
Perusahaan ini juga pernah memperoleh penghargaan atas kontribusinya dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah.
Pertumbuhan bisnis yang cepat inilah yang kini turut menjadi perhatian di tengah pemeriksaan KPK.
Apa yang Sedang Diusut KPK?
Fokus utama penyidikan KPK adalah dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan cukai rokok.
Penyidik saat ini mendalami sejumlah aspek penting, antara lain:
-
proses pengajuan pita cukai
-
besaran tarif cukai
-
dugaan penggunaan tarif lebih rendah
-
potensi keterlibatan oknum pejabat DJBC
Salah satu modus yang disorot adalah dugaan penggunaan pita cukai bertarif lebih rendah dalam jumlah besar.
Modus ini dinilai sangat serius karena dapat berdampak langsung pada penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau.
Dalam industri rokok, pita cukai merupakan instrumen vital karena menyangkut legalitas produk sekaligus komponen biaya terbesar.
Jika tarif yang digunakan tidak sesuai klasifikasi perusahaan, maka potensi kerugian negara bisa sangat besar.
KPK sebelumnya juga telah menetapkan pejabat Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini.
Penetapan tersangka terhadap pejabat DJBC memperkuat dugaan adanya praktik suap yang terstruktur dalam proses pengurusan cukai.
Bayang-bayang Kasus Lama
Ini bukan kali pertama nama Muhammad Suryo muncul dalam pusaran penyidikan KPK.
Sebelumnya, namanya sempat disebut dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Kasus tersebut sempat membuat rekam jejak bisnis dan jaringan relasinya menjadi perhatian publik.
Meski demikian, dalam perkara sebelumnya Muhammad Suryo juga diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Kemunculan nama yang sama dalam dua perkara berbeda membuat publik kini menyoroti lebih jauh jejak bisnis dan relasi usaha yang dimilikinya.
Jaringan Bisnis yang Perlu Dicermati
Dari penelusuran berbagai sumber, HS bukan sekadar brand lokal biasa.
Ekspansi bisnisnya dalam beberapa tahun terakhir berlangsung cukup cepat di kawasan Jawa.
Indikasi tersebut terlihat dari:
-
ekspansi tenaga kerja dalam jumlah besar
-
kapasitas produksi yang meningkat
-
distribusi regional yang semakin luas
-
strategi branding yang agresif
Pertumbuhan bisnis yang masif ini memunculkan pertanyaan penting.
Apakah percepatan ekspansi tersebut memiliki keterkaitan dengan kemudahan dalam pengurusan pita cukai?
Inilah salah satu aspek yang kini dinilai penting untuk dipetakan oleh KPK.
Dalam industri hasil tembakau, legalitas pita cukai sangat menentukan harga jual dan margin keuntungan.
Karena itu, dugaan manipulasi tarif atau penyalahgunaan fasilitas kepabeanan dapat memberi keuntungan besar bagi perusahaan tertentu.
Kenapa Kasus Ini Besar?
Kasus ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga berpotensi membuka dugaan mafia cukai rokok.
Jika terbukti ada praktik pengaturan tarif atau suap yang dilakukan secara sistematis, dampaknya bisa sangat besar, antara lain:
-
kebocoran penerimaan negara
-
persaingan usaha yang tidak sehat
-
keuntungan tidak wajar bagi produsen tertentu
-
potensi maraknya rokok ilegal
Kasus ini juga dinilai penting bagi upaya pembenahan tata kelola penerimaan negara dari sektor cukai.
Desakan agar KPK membongkar dugaan mafia cukai pun mulai menguat di ruang publik.
Publik menunggu apakah pemeriksaan terhadap Muhammad Suryo akan berkembang pada penetapan tersangka baru atau membuka jaringan yang lebih luas di balik kasus ini.
Sorotan Publik Terus Menguat
Pemeriksaan terhadap bos Rokok HS ini menjadi salah satu isu yang paling disorot karena menyangkut sektor industri besar dan penerimaan negara.
Jika penyidikan mengarah pada praktik mafia cukai, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal besar di sektor hasil tembakau.
KPK kini dituntut untuk membongkar seluruh mata rantai dugaan suap, mulai dari pengusaha hingga oknum pejabat yang terlibat. (*)
Editor : Ali Sodiqin