RADARBANYUWANGI.ID – Antrean panjang di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk kembali menjadi sorotan.
Kondisi kemacetan berkepanjangan dinilai memicu pemborosan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus meningkatkan beban biaya operasional, khususnya bagi sopir truk logistik.
Ketua Asosiasi Sopir Logistik Indonesia, Slamet Barokah, menilai antrean yang berulang di jalur vital tersebut telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
Menurut dia, sopir logistik menjadi pihak yang paling terdampak akibat kemacetan yang tak kunjung terurai.
Waktu tempuh yang seharusnya bisa diprediksi, kini menjadi tidak menentu karena panjangnya antrean kendaraan menuju pelabuhan.
“Antrean panjang sangat menghambat pergerakan truk logistik. Sopir terpaksa menyalakan mesin dalam waktu lama saat macet maupun saat menunggu naik kapal. Ini membuat konsumsi BBM menjadi tidak efisien,” ujarnya.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada membengkaknya biaya operasional.
Sopir harus mengeluarkan biaya tambahan untuk bahan bakar, belum lagi waktu kerja yang terbuang sia-sia di jalan.
Slamet menegaskan, dalam situasi seperti ini, masyarakat telah banyak berkorban, baik dari sisi waktu, tenaga, maupun biaya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi konkret dari pemerintah.
Tak hanya sopir logistik, dampak kemacetan juga dirasakan masyarakat luas. Distribusi barang yang terhambat berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
Selain itu, risiko kerusakan barang selama pengiriman, kehilangan muatan, hingga keterlambatan distribusi juga meningkat.
Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut bahkan berujung pada klaim kerugian yang harus ditanggung oleh sopir.
“Kalau distribusi terganggu, efeknya ke harga barang di masyarakat. Ini bukan hanya masalah sopir, tapi juga ekonomi secara keseluruhan,” tegasnya.
Slamet juga menyoroti keterbatasan kapasitas dermaga di lintasan penyeberangan tersebut.
Ia menyebut, kapal kerap harus menunggu hingga dua sampai tiga jam di laut sebelum bisa bersandar.
Kondisi itu tidak hanya memperpanjang waktu antrean, tetapi juga dinilai berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pelayaran.
“Kalau dibiarkan, ini bisa memicu masalah baru dan semakin menghambat kegiatan ekonomi,” imbuhnya.
Atas kondisi tersebut, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menghadirkan solusi nyata.
Salah satu langkah yang dianggap mendesak adalah penambahan jumlah dan kapasitas dermaga.
Ia juga meminta adanya roadmap yang jelas terkait rencana pengembangan pelabuhan, terutama seiring dengan rencana tersambungnya Tol Prosiwangi yang diprediksi akan meningkatkan arus kendaraan.
“Jangan sampai masyarakat terus dipaksa menanggung beban. Pemerintah harus segera hadir dengan tindakan nyata agar kemacetan tidak terus terulang,” tandasnya.
Sementara itu, General Manager ASDP Ketapang, Arief Eko Kurnianjah, menjelaskan bahwa lonjakan antrean saat ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah kendaraan, khususnya truk logistik.
Ia menyebut, saat ini operasional truk logistik telah kembali normal setelah sebelumnya dibatasi melalui kebijakan tertentu selama arus mudik dan balik Lebaran.
“Kalau sebelumnya masih ada pembatasan, sekarang truk logistik sudah normal. Jadi jumlahnya semakin banyak. Ini yang harus kita hadapi,” ujarnya.
Selain itu, masih adanya kendaraan sisa arus balik yang menuju Bali turut memperparah kondisi antrean.
Saat ini, antrean kendaraan bahkan mengular hingga belasan kilometer menuju pelabuhan.
Berdasarkan data produksi, baru sekitar 77 persen kendaraan pemudik yang kembali ke Bali.
Artinya, masih ada sekitar 23 persen kendaraan yang diperkirakan akan menyeberang dalam beberapa hari ke depan.
Untuk mengurai kepadatan, pihak ASDP melakukan sejumlah langkah optimalisasi. Salah satunya dengan memanfaatkan Dermaga Bulusan sebagai buffer zone kendaraan.
Selain itu, sistem Tiba Bongkar Berangkat (TBB) masih diberlakukan di dua dermaga, yakni Bulusan dan MB IV, guna mempercepat proses bongkar muat kendaraan.
“Dermaga lainnya kami operasikan normal. Karena dari arah Gilimanuk juga terjadi peningkatan arus kendaraan,” pungkasnya.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat jalur Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu urat nadi distribusi logistik antara Pulau Jawa dan Bali.
Tanpa penanganan yang tepat, kemacetan berpotensi terus berulang dan menghambat pertumbuhan ekonomi kawasan. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin