RADARBANYUWANGI.ID - Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung melakukan diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya dua kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz. Menurutnya, eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menuntut pendekatan tingkat tinggi antar kepala negara.
Syafruddin menilai langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah melalui kementerian terkait sudah tepat, namun belum cukup kuat untuk mempercepat penyelesaian. Ia menegaskan bahwa situasi ini menyangkut kepentingan strategis nasional dan stabilitas energi global.
“Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” ujar Syafruddin, Senin (30/3/2026).
Ia menambahkan, keterlibatan langsung Presiden akan memberikan daya tekan diplomatik yang lebih besar, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia. Gangguan di kawasan tersebut dinilai berdampak luas, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi pasar energi global.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” lanjutnya.
Di tengah konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, Syafruddin juga mendorong pendekatan multilateral untuk menjaga posisi Indonesia sebagai negara non-blok. Ia menilai momentum ini penting untuk mempercepat diversifikasi sumber energi nasional agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.
Hingga kini, dua kapal tanker Pertamina, Pertamina Pride dan Gamsunoro, masih tertahan di kawasan Teluk Persia menyusul kebijakan Iran yang membatasi akses pelayaran di Selat Hormuz.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai posisi Indonesia dalam situasi ini cukup dilematis. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk memastikan kelancaran distribusi energi, namun di sisi lain harus berhati-hati agar tidak terseret dalam konflik geopolitik.
“Dalam konteks ini, Indonesia berada dalam posisi yang dilematis,” kata Hikmahanto.
Ia menjelaskan bahwa Iran saat ini mengelompokkan negara berdasarkan kategori “hostile states” dan “non-hostile states” untuk menentukan akses pelayaran. Indonesia termasuk dalam kelompok yang diizinkan melintas, meskipun prosesnya masih menunggu penyelesaian teknis.
“(Tapi) kan sudah diberi lampu hijau (oleh Iran), tinggal masalah teknis saja kok,” ujarnya.
Namun demikian, situasi ini berpotensi memicu ketegangan lebih luas, terutama dengan Amerika Serikat yang dapat merespons dengan kebijakan serupa. Hikmahanto mengingatkan bahwa negara yang dianggap bersahabat oleh Iran berisiko dipersepsikan sebagai lawan oleh AS.
“Repotnya, bila negara yang dianggap teman oleh Iran akan dianggap musuh oleh AS,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran terus melakukan komunikasi intensif dengan otoritas Iran. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl A. Mulachela, menyebut telah ada respons positif dari pihak Iran.
“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran. Saat ini, hal tersebut tengah ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait pada aspek teknis dan operasional,” ujarnya.
Senada, Kementerian ESDM memastikan koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk menjamin keselamatan kapal dan awaknya. Juru bicara ESDM, Dwi Anggia, menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama.
“Dalam proses tersebut, tidak hanya soal muatan, tapi keselamatan awak kapal menjadi prioritas utama pemerintah,” katanya.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah juga mulai mempercepat diversifikasi impor minyak mentah dan BBM dari luar kawasan Timur Tengah. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo guna menjaga ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.
Di sisi lain, pihak Pertamina melalui Pertamina International Shipping tengah menyiapkan aspek administratif dan operasional agar kedua kapal dapat segera melintasi Selat Hormuz dengan aman.
“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron.
Editor : Lugas Rumpakaadi