RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah resmi mulai mendistribusikan surat undangan pencairan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026.
Program yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia ini menyasar masyarakat kurang mampu di berbagai daerah, dengan pencairan untuk periode Januari hingga Maret 2026.
Menariknya, pada tahap awal tahun ini, banyak penerima bantuan merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru.
Mereka sebelumnya hanya menerima bantuan temporer seperti BLT Kesra, namun kini telah masuk dalam skema bantuan reguler pemerintah.
Penyaluran Lewat Kantor Pos
Bagi masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pemerintah menggunakan mekanisme penyaluran melalui PT Pos Indonesia.
Langkah ini dinilai efektif untuk menjangkau penerima bantuan secara lebih luas, terutama di daerah yang belum memiliki akses layanan perbankan.
Distribusi undangan pencairan bansos mulai berjalan secara bertahap sejak pekan terakhir Maret 2026 di berbagai wilayah Indonesia.
Jakarta hingga Daerah Mulai Terima Undangan
Di Jakarta Pusat, tepatnya kawasan Cempaka Putih, sejumlah warga telah menerima undangan pencairan BPNT sebesar Rp600.000.
Undangan tersebut memuat jadwal pengambilan yang diatur secara bergiliran guna menghindari kerumunan di kantor pos.
Rincian Pencairan di Sejumlah Daerah
Pencairan bansos menunjukkan variasi nominal sesuai komponen bantuan yang diterima masing-masing KPM:
1. Bantul, DIY
Di Kantor Pos Pleret, pencairan dimulai sejak Jumat (27/3). Total bantuan mencapai Rp1.350.000, terdiri dari BPNT Rp600.000 dan PKH Rp750.000.
2. Cimahi, Jawa Barat
Di Cimahi, penerima kategori susulan memperoleh bantuan lebih besar, yakni Rp1.575.000 (PKH Rp975.000 dan BPNT Rp600.000).
3. Medan & Tanjung Balai, Sumatera Utara
Di Medan dan Tanjung Balai, warga mulai menerima undangan BPNT Rp600.000 untuk pencairan di kantor pos terdekat.
4. Minahasa, Sulawesi Utara
Di wilayah Minahasa, khususnya Langowan, pencairan difokuskan bagi KPM baru. Selain bantuan tunai, warga berharap adanya tambahan bantuan pangan seperti beras 20 kilogram dan minyak goreng 4 liter.
Pemerataan dan Pembaruan Data
Pencairan serentak ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memperluas jangkauan bantuan sosial hingga ke berbagai pelosok, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.
Masuknya KPM baru dalam program PKH dan BPNT menjadi indikasi adanya pembaruan data yang lebih inklusif melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Imbauan untuk Masyarakat
Masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan diimbau untuk segera mengecek status secara berkala melalui laman resmi Kemensos atau berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.
Selain itu, penerima diharapkan memperhatikan jadwal pencairan yang tertera dalam undangan guna memastikan proses berjalan tertib dan lancar.
Dengan distribusi tahap awal ini, pemerintah diharapkan terus menjaga konsistensi dalam pembaruan data dan ketepatan sasaran, sehingga bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin