RADARBANYUWANGI.ID - Video berdurasi singkat itu tampak ringan: seorang pria berjoget di dapur, di sela aktivitas memasak.
Namun, ketika narasi penghasilan Rp6 juta per hari ikut disematkan, gelombang kritik tak terhindarkan.
Sosok dalam video itu adalah Hendrik Irawan, mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batujajar, Bandung Barat—yang kini berada di pusaran kontroversi.
Investasi Besar di Balik Dapur Sederhana
Di balik dapur yang tampak sederhana, tersimpan investasi yang tidak kecil.
Hendrik mengaku telah menggelontorkan dana hingga Rp3,5 miliar untuk membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Nilai investasi itu menunjukkan bahwa keterlibatan dalam program MBG bukan sekadar kegiatan sosial biasa.
Ada skala bisnis yang cukup serius di baliknya—mulai dari pembangunan dapur, pengadaan peralatan, hingga sistem distribusi makanan.
Tak berhenti di satu titik, Hendrik bahkan disebut memiliki hingga tujuh dapur SPPG.
Namun, hingga kini baru satu yang benar-benar beroperasi.
Enam lainnya masih dalam tahap pengembangan—atau belum siap dijalankan.
Di titik ini, muncul pertanyaan: seberapa besar peluang ekonomi yang sebenarnya terbuka dari program MBG?
Media Sosial: Alat Promosi yang Berbalik Arah
Berbeda dengan mitra program pemerintah pada umumnya, Hendrik aktif memanfaatkan media sosial.
Melalui akun TikTok, ia mendokumentasikan aktivitas dapurnya—mulai dari proses memasak hingga distribusi makanan.
Konten ini, pada awalnya, bisa dibaca sebagai upaya transparansi atau bahkan promosi.
Namun, batas antara dokumentasi dan sensasi tampaknya menjadi kabur.
Video joget yang viral menjadi titik balik. Alih-alih memperkuat citra positif, konten tersebut justru memicu kritik.
Terlebih, dilakukan di area dapur tanpa alat pelindung diri (APD), yang seharusnya menjadi standar operasional.
Dalam konteks program publik, tindakan tersebut dianggap melampaui batas kepatutan.
Dari Sorotan Moral ke Temuan Teknis
Yang menarik, polemik ini tidak berhenti pada soal etika. Video viral itu justru membuka pintu bagi pemeriksaan lebih dalam oleh Badan Gizi Nasional.
Hasil inspeksi mengungkap persoalan yang lebih serius:
- Tata letak dapur (layout) tidak sesuai standar
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum memadai
Temuan ini menjadi dasar keputusan untuk menghentikan sementara operasional dapur milik Hendrik.
Artinya, kasus ini bergeser dari sekadar persoalan moral menjadi persoalan kepatuhan terhadap standar teknis.
Ambisi Ekspansi vs Realitas Regulasi
Dengan kepemilikan tujuh dapur, Hendrik tampak memiliki ambisi ekspansi yang besar.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diiringi kesiapan operasional.
Dalam banyak kasus UMKM atau mitra program pemerintah, ekspansi cepat sering kali berhadapan dengan kendala klasik: standar, pengawasan, dan konsistensi kualitas.
Kasus Hendrik mencerminkan dilema tersebut. Di satu sisi, ada dorongan untuk berkembang cepat. Di sisi lain, ada regulasi ketat yang harus dipatuhi.
MBG: Ruang Sosial atau Ruang Ekonomi?
Program Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai intervensi sosial untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Namun, keterlibatan mitra dengan investasi besar membuka ruang tafsir lain: apakah program ini juga menjadi arena ekonomi baru?
Pernyataan pejabat Badan Gizi Nasional yang menegaskan “ini bukan bisnis” menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi pergeseran tujuan program.
Dalam konteks ini, kasus Hendrik menjadi semacam “studi kasus” tentang batas tipis antara misi sosial dan peluang ekonomi.
Minimnya Transparansi Latar Belakang
Berbeda dengan tokoh publik pada umumnya, informasi mengenai latar belakang Hendrik relatif minim.
Tidak banyak data terbuka terkait:
- Riwayat pendidikan
- Pengalaman kerja sebelumnya
- Jejak bisnis sebelum MBG
Ketiadaan informasi ini menyulitkan publik untuk memahami secara utuh profil dan kapasitasnya sebagai mitra program berskala miliaran rupiah.
Kontroversi yang Membuka Banyak Pertanyaan
Kasus ini meninggalkan sejumlah pertanyaan penting:
- Bagaimana proses seleksi mitra MBG?
- Sejauh mana pengawasan dilakukan sebelum operasional berjalan?
- Apakah standar teknis sudah diverifikasi sejak awal?
Lebih jauh lagi, kasus ini menunjukkan bagaimana satu konten media sosial dapat membuka lapisan persoalan yang lebih dalam—dari etika, teknis, hingga tata kelola program.
Epilog: Dari Viral ke Evaluasi
Bagi Hendrik Irawan, video joget itu mungkin sekadar konten. Namun bagi publik dan pemerintah, itu menjadi pintu masuk evaluasi.
Kasus ini menegaskan satu hal: dalam program publik, setiap tindakan—sekecil apa pun—dapat berdampak besar.
Dan di era digital, batas antara dapur, bisnis, dan panggung publik semakin tipis. (*)
Editor : Ali Sodiqin