RADARBANYUWANGI.ID - Presiden RI Prabowo Subianto memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi prioritas pemerintah, meski Indonesia tengah melakukan efisiensi anggaran akibat dampak konflik global, termasuk di Timur Tengah.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang ditayangkan pada Minggu (22/3/2026).
Dalam forum tersebut, Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk mempertahankan program strategis yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Program ini untuk rakyat. Saya yakin anggaran kita masih bisa direalisasikan dan kita berada di jalur yang benar,” ujar Presiden.
Pilih Rakyat Kenyang daripada Anggaran Bocor
Prabowo menegaskan, anggaran negara seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan disalahgunakan.
Ia bahkan menyampaikan komitmennya secara lugas—lebih baik anggaran digunakan untuk memberi makan rakyat daripada hilang akibat praktik korupsi.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin daripada uang-uang dikorupsi. Lebih baik rakyat saya bisa makan,” tegasnya dalam sesi diskusi yang tayang Sabtu (21/3/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG.
Pengalaman di Lapangan Jadi Dasar Kebijakan
Keputusan mempertahankan program MBG bukan tanpa alasan. Prabowo mengaku melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya anak-anak yang mengalami stunting saat melakukan kunjungan ke berbagai daerah.
Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam dan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam memprioritaskan program pemenuhan gizi.
“Anda enggak lihat anak-anak yang stunting, saya lihat. Saya kampanye sekian kali di desa-desa. Saya lihat anak umur 11 tahun, badannya anak 4 tahun,” ungkapnya.
Fenomena tersebut, menurut Prabowo, tidak bisa diabaikan dan harus segera ditangani secara sistematis melalui intervensi pemerintah.
Optimistis Anggaran Cukup Hingga 2029
Meski berada di tengah tekanan global dan kebijakan efisiensi, Presiden tetap optimistis kondisi fiskal Indonesia mampu menopang keberlanjutan program MBG.
Ia bahkan mempertaruhkan kepemimpinannya untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana hingga beberapa tahun ke depan.
“Saya haqul yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada, saya pertaruhkan kepemimpinan saya 2029 kita lihat,” tegas Prabowo.
Pernyataan ini menunjukkan keyakinan pemerintah bahwa program MBG bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sasar Ketimpangan dan Kemiskinan
Prabowo juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Program MBG, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk membantu kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal.
“The top 10–20 persen mungkin menikmati, tapi kebanyakan kita sangat susah hidupnya selama ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, program ini memang difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Kalau anak orang kaya di Menteng, ya dia enggak perlu ini,” sambungnya.
Pengawasan Ketat Jadi Kunci
Selain memastikan keberlanjutan program, Presiden juga menekankan pentingnya pengawasan dalam implementasi MBG.
Pemerintah berkomitmen menjaga agar anggaran digunakan secara tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Langkah ini dinilai krusial mengingat besarnya skala program yang menyasar jutaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Investasi Masa Depan Bangsa
Program Makan Bergizi Gratis dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif.
Dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup, pemerintah berharap mampu menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen Prabowo Subianto ini menegaskan bahwa di tengah tekanan global sekalipun, kepentingan dasar rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Ke depan, keberhasilan program MBG akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, ketersediaan anggaran, serta pengawasan yang ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*)
Editor : Ali Sodiqin