RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah tengah mematangkan kebijakan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta sebagai respons atas melonjaknya harga minyak dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah efisiensi di tengah tekanan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” ujar Airlangga usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Skema WFH: Satu Hari dalam Seminggu
Dalam konsep awal, pemerintah merencanakan WFH dilakukan selama satu hari dalam lima hari kerja. Skema ini dinilai sebagai kompromi antara produktivitas kerja dan efisiensi energi.
“Satu hari dalam lima hari kerja,” tegas Airlangga.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar, terutama dari sektor transportasi harian pekerja yang selama ini menjadi penyumbang signifikan penggunaan BBM.
Tak Hanya ASN, Swasta Juga Didorong Ikut
Menariknya, kebijakan ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga diharapkan dapat diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyusun skema teknis agar implementasi kebijakan ini bisa berjalan seragam dan efektif di berbagai sektor.
“Ini diharapkan tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan pemda. Semuanya sedang kita siapkan,” ungkapnya.
Efek Domino Konflik Timur Tengah
Kebijakan WFH ini tidak lepas dari dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia.
Kenaikan harga energi global berpotensi meningkatkan biaya logistik dan operasional di dalam negeri. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini bisa berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dengan mengurangi mobilitas harian pekerja, pemerintah berharap dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Target Berlaku Usai Lebaran 2026
Pemerintah menargetkan kebijakan ini mulai diterapkan setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Namun demikian, waktu pasti implementasi masih akan disesuaikan dengan kesiapan regulasi dan kondisi global.
“Pasca-Lebaran, tapi nanti kita tentukan kapan waktunya,” kata Airlangga.
Fleksibel, Bergantung Harga Minyak dan Situasi Global
Pemerintah juga menegaskan bahwa durasi penerapan WFH ini bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi.
Jika harga minyak dunia kembali stabil, bukan tidak mungkin kebijakan ini akan dievaluasi atau bahkan dihentikan.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti perkembangan,” jelasnya.
Strategi Efisiensi Energi Nasional
WFH menjadi salah satu dari sejumlah strategi pemerintah dalam menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian global.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong kebijakan lain seperti elektrifikasi transportasi, penggunaan energi terbarukan, serta efisiensi di sektor industri.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski terlihat sederhana, implementasi WFH secara luas bukan tanpa tantangan. Tidak semua sektor pekerjaan dapat dilakukan secara daring, terutama sektor manufaktur dan layanan langsung.
Selain itu, kesiapan infrastruktur digital dan budaya kerja juga menjadi faktor penting yang akan menentukan keberhasilan kebijakan ini. (*)
Editor : Ali Sodiqin