RADARBANYUWANGI.ID - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan hunian layak melalui program pembangunan tiga juta rumah.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam acara pencanangan pembangunan hunian di lahan aset PT Kereta Api Indonesia di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta. Ia menilai program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Beliau (Presiden) kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera,” ujar AHY.
Menurutnya, program pembangunan tiga juta rumah merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Masih banyak keluarga Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni, sehingga intervensi pemerintah dinilai sangat mendesak.
“Termasuk juga dari sisi kualitas karena masih cukup banyak keluarga Indonesia yang hidup atau tinggal di rumah yang kurang atau tidak layak huni,” tuturnya.
Selain memperluas akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program ini juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Sektor perumahan dinilai memiliki efek berganda karena mampu mendorong pertumbuhan berbagai industri pendukung.
AHY menjelaskan bahwa pembangunan perumahan berpotensi menggerakkan sedikitnya 180 sektor industri, mulai dari konstruksi, bahan bangunan, hingga jasa pendukung lainnya. Hal ini juga membuka peluang lapangan kerja baru yang luas.
Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan utama dalam pembangunan perumahan terletak pada ketersediaan lahan yang siap digunakan serta memiliki kepastian hukum. Untuk itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian guna menciptakan ekosistem pembangunan yang terintegrasi.
Dalam upaya meningkatkan efisiensi, pemerintah juga mengembangkan konsep hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD). Konsep ini memungkinkan integrasi antara kawasan hunian dengan sistem transportasi publik, khususnya di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, menilai program ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Sekarang program yang kita saksikan hari ini, kita wujudkan hari ini, kita menuju sila kelima supaya rakyat kita betul-betul merasakan manfaat nyata dari pada kehadiran Pancasila sebagai ideologi negara,” kata Hashim.
Ia menambahkan bahwa program perumahan nasional tidak hanya menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
Editor : Lugas Rumpakaadi