RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis pada tahun 2026 dengan memberangkatkan sebanyak 1.886 warga menggunakan moda transportasi kereta api dan bus. Pelepasan peserta dilakukan secara resmi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, Bandarlampung, pada Senin (16/3/2026).
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah daerah dalam membantu masyarakat merayakan Idul Fitri di kampung halaman.
“Tadi secara resmi kami sudah melepas keberangkatan 1.886 orang peserta Program Mudik Gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun 2026 dari Stasiun Kereta Api Tanjung Karang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa terdapat peningkatan layanan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya hanya menggunakan kereta api, kini Pemprov Lampung juga menyediakan moda transportasi bus guna memperluas jangkauan layanan.
“Berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan moda transportasi kereta api, tahun 2026 ini Pemprov Lampung turut menghadirkan moda transportasi bus,” ucapnya.
Penambahan moda transportasi tersebut diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan fasilitas mudik gratis, sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang lebih fleksibel.
Program ini juga menjadi wujud kepedulian pemerintah daerah bersama berbagai pihak dalam membantu masyarakat, khususnya yang membutuhkan dukungan untuk pulang ke kampung halaman saat Lebaran.
“Program mudik gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah beserta pihak terkait dalam membantu serta memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan bantuan,” kata Jihan.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan agar seluruh peserta mudik dapat menjalani perjalanan dengan aman, nyaman, dan selamat hingga tiba di tujuan.
“Semoga para pemudik lancar, bisa nyaman, menunaikan dan melaksanakan mudik dengan baik dan bertemu keluarga dalam keadaan sehat,” ujarnya.
Menariknya, program ini tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaannya didukung melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta.
Editor : Lugas Rumpakaadi