RADARBANYUWANGI.ID - Ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai perlu dijaga secara hati-hati di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global serta tingginya kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan nasional.
Dalam kondisi ekonomi dunia yang terus berubah, pengelolaan fiskal menjadi faktor penting agar pemerintah tetap memiliki kapasitas untuk merespons berbagai potensi risiko ekonomi yang muncul sewaktu-waktu.
Pengamat ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Lukman Hakim, menilai pemanfaatan anggaran negara harus diarahkan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, fokus program perlu diarahkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar manfaat kebijakan pemerintah dapat dirasakan secara optimal.
“Dengan memfokuskan program pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, anggaran negara bisa dimanfaatkan lebih efektif sekaligus tetap menjaga tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujar Lukman, Selasa (10/3/2026).
Efektivitas Penyaluran Anggaran
Lukman menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki basis data yang cukup lengkap mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah, khususnya dalam bidang gizi dan kesejahteraan.
Kelompok tersebut antara lain keluarga berpenghasilan rendah, ibu hamil, serta anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Dengan penajaman sasaran kepada kelompok tersebut, pemanfaatan anggaran negara diyakini dapat berjalan lebih efisien sekaligus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pendekatan yang lebih terarah ini juga dapat membantu pemerintah menghindari pemborosan anggaran yang berpotensi terjadi apabila program dijalankan dengan cakupan terlalu luas tanpa kesiapan infrastruktur yang memadai.
Tantangan Program Berskala Besar
Di sisi lain, Lukman menilai pelaksanaan program pemerintah dengan skala yang sangat besar juga memerlukan kesiapan fasilitas dan infrastruktur di berbagai daerah.
Beberapa sekolah di sejumlah wilayah bahkan dilaporkan menolak pelaksanaan program tertentu karena berbagai kendala, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga persoalan kualitas makanan yang disediakan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program berskala nasional perlu disertai perencanaan yang matang.
“Kalau skalanya terlalu besar sementara kesiapan belum optimal, justru bisa menimbulkan masalah di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah disarankan untuk memastikan kesiapan teknis di daerah sebelum memperluas cakupan program secara nasional.
Menjaga Keseimbangan Fiskal
Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, Lukman menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal agar negara tetap memiliki ruang untuk merespons berbagai risiko ekonomi.
Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain lonjakan harga energi, gejolak pasar keuangan global, serta potensi perlambatan ekonomi dunia.
Apabila ruang fiskal terlalu sempit akibat belanja yang tidak terkelola dengan baik, kemampuan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi akan menjadi terbatas.
Karena itu, pengelolaan APBN perlu mempertimbangkan dua aspek utama secara bersamaan, yaitu efektivitas program pembangunan dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang.
Pemerintah Tegaskan APBN Masih Kuat
Sementara itu, pemerintah memastikan kondisi APBN masih cukup kuat untuk menghadapi dinamika ekonomi global saat ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah siap menyerap dampak kenaikan harga minyak dunia melalui kebijakan fiskal apabila diperlukan.
Langkah tersebut dilakukan agar gejolak harga energi global tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang jelas kita coba absorb shock semaksimal mungkin. Kita pastikan momentum pertumbuhan ekonomi tidak terganggu,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini aktivitas ekonomi domestik masih berada dalam fase ekspansi dan belum menunjukkan gangguan signifikan akibat kenaikan harga minyak dunia.
“Sekarang ekonomi masih ekspansi. Saya belum lihat ada gangguan dari aktivitas ekonomi dalam negeri gara-gara harga yang naik tinggi, tapi kan baru sebentar,” jelasnya.
Harga Minyak Masih dalam Batas Aman
Menurut Purbaya, rata-rata harga minyak dunia saat ini masih berada dalam rentang yang dapat ditanggung oleh APBN.
Hal tersebut membuat ruang fiskal pemerintah masih cukup memadai untuk menahan dampak volatilitas harga energi global.
Meski demikian, pemerintah akan terus memantau perkembangan harga minyak dalam beberapa waktu ke depan sebelum mengambil keputusan kebijakan lebih lanjut.
Ia juga mengingatkan agar berbagai pihak tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa harga minyak akan terus melonjak hingga level tertentu.
“Jangan cepat-cepat memastikan harga akan 100 dollar per barrel terus, bahkan ada yang bilang menuju 150 dollar per barrel dan anggaran kita tidak kuat. Kita akan assess terus dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Pentingnya Ketahanan Fiskal
Dengan kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian, para ekonom menilai ketahanan fiskal menjadi salah satu kunci stabilitas ekonomi nasional.
Pengelolaan APBN yang hati-hati, tepat sasaran, serta berorientasi pada efektivitas program dinilai akan membantu Indonesia menghadapi berbagai tekanan eksternal.
Melalui strategi fiskal yang seimbang, pemerintah diharapkan tetap mampu menjalankan program pembangunan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. (*)
Editor : Ali Sodiqin